Legislator DPRD Jabar, Toto Suharto Gencar Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM– Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memperkuat struktur sosial masyarakat dengan mendorong pembangunan ketahanan keluarga melalui berbagai kebijakan strategis.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyebarluasan informasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014.

Perda ini tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Desa Singkup, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, pada Senin 14 Juli 2025.

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Suharto memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai urgensi ketahanan keluarga sebagai dasar utama dalam pembangunan sosial di daerah.

BACA JUGA:Tekan Pelanggaran Lalu Lintas, Polres Kuningan Luncurkan Operasi Patuh Lodaya 2025

BACA JUGA:Elon Carlan Ikhlas Jadi Staf Ahli, Bupati Kuningan: Soal Mutasi, Saya Tidak Bisa Ditekan

"Perda ini menjadi pedoman hukum bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program yang mendukung pembangunan keluarga. Sebab, keluarga merupakan elemen terkecil namun sangat vital dalam struktur sosial," ujar Toto Suharto.

Ia menuturkan bahwa konsep ketahanan keluarga yang diatur dalam perda mencakup banyak aspek, mulai dari keutuhan hukum keluarga, kesehatan fisik, stabilitas ekonomi, keseimbangan psikososial, hingga nilai-nilai budaya.

“Sebagai contoh, aspek fisik meliputi kecukupan makanan bergizi dan ketersediaan tempat tinggal yang layak. Sementara pada aspek ekonomi, fokusnya adalah pada pendapatan rumah tangga dan kemampuan membiayai pendidikan anak,” imbuhnya.

Terkait implementasi di lapangan, Pemprov Jabar telah menggulirkan program Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga), yang melibatkan tenaga masyarakat untuk memberikan pendampingan kepada keluarga yang berada dalam kondisi rentan.

BACA JUGA:Konsisten Hadirkan Layanan Terbaik, Wealth Management BRI Raih Penghargaan Global Private Banker

BACA JUGA:Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Berdayakan 41 ribu Klaster Usaha melalui Pembiayaan dan Literasi Keuangan

“Saat ini terdapat 549 personel Motekar yang bertugas di 549 desa dan kelurahan yang tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Mereka mendampingi keluarga yang mengalami masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidakhadiran dokumen kependudukan, hingga persoalan yang dialami keluarga TKW,” jelas Toto.

Ia juga menyampaikan bahwa Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan sebesar 3,82 persen. Namun demikian, posisi tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional.

Sumber: