Ciptakan ASN Berkualitas, Pemkab Kuningan Terapkan Manajemen Talenta

Melalui pendekatan berbasis potensi, ASN diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka lewat pelatihan, pembinaan (coaching), pendampingan (mentoring), serta evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, kapasitas individu dan kualitas organisasi dapat terus tumbuh secara paralel.

Yang menjadi pembeda utama dari sistem ini, adalah landasan yang digunakan dalam proses pengelolaan: rekam jejak kinerja, kompetensi teknis, potensi pengembangan, kualifikasi pendidikan, serta nilai integritas dan moralitas. 

Pendekatan ini bersifat visioner, berorientasi pada talenta terbaik untuk mendukung kebutuhan organisasi ke depan.

Sementara itu, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi dalam pidatonya menyampaikan, penerapan manajemen talenta menjadi langkah penting dalam mencetak pemimpin-pemimpin birokrasi masa depan yang lebih berkualitas. 

"Kami tidak hanya membutuhkan ASN yang sekadar administratif. Kabupaten Kuningan membutuhkan sosok-sosok yang punya kapasitas, mampu berinovasi, serta menjunjung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas," ucap Bupati Dian.

BACA JUGA:Utang Petani Indramayu Tembus Rp1,4 Triliun

BACA JUGA:Sekolah Rakyat di Kuningan Berjalan Akhir September 2025

Ditambahkannya, hal ini menjadi kunci menjawab tantangan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran.

Senada dengan hal itu, Kepala Kantor Regional BKN Bandung Wahyu menuturkan bahwa strategi manajemen talenta bertujuan untuk membangun ASN yang profesional dan siap bersaing. 

BKN pun telah menyiapkan delapan kebijakan baru untuk mendukung pengembangan karier ASN, mulai dari percepatan kenaikan pangkat, peningkatan frekuensi uji kompetensi jabatan fungsional hingga 12 kali dalam setahun.

Selain itu, pemisahan fungsi BKN dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi guna menjamin netralitas dan transparansi.

Melalui penerapan Manajemen Talenta ini, Pemkab Kuningan berharap mampu mempercepat realisasi visi dan misi kepala daerah.

Bisa memperkuat digitalisasi pelayanan publik, serta mengikis praktik-praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi dalam proses rotasi maupun promosi jabatan. 

Sumber: