Sejumlah Sorotan Ditujukan untuk DPRD Kuningan Dalam Diskusi Publik

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Diskusi publik dalam rangka evaluasi satu tahun kinerja DPRD KUNINGAN periode 2024–2029, menghadirkan sejumlah sorotan yang ditujukan kepada para anggota dewan.

Sejumlah narasumber hadir dalam forum tersebut, di antaranya Ketua DPRD Nuzul Rachdy, Sekretaris DPRD Dr Deni Hamdani, akademisi sekaligus anggota ICMI Dede Awaludin, pengamat politik Sujarwo atau akrab disapa Mang Ewo, serta Agi Rahaden.

Namun, perhatian publik justru tertuju pada absennya dua fraksi yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS, yang memilih tidak menghadiri forum evaluasi kinerja setahun DPRD Kuningan tersebut.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah sorotan ditujukan kepada para anggota dewan baik pusat maupun daerah.

Sorotan yang paling mendapat perhatian publik, perihal tunjangan yang diterima para anggota dewan yang dinilai cukup fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tengah terpuruk.

BACA JUGA:Tunjangan Anggota Dewan Dinilai Besar, Ketua DPRD: Pemerintah yang Membuat Regulasi

Tunjangan yang diterima para anggota DPRD Kuningan, juga tidak lepas dari sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir ini.

Selain isu tunjangan, peserta diskusi juga menyinggung lemahnya keterbukaan informasi publik DPRD, minimnya sosialisasi perda, hingga belum optimalnya pembaruan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). 

Tak hanya itu, dugaan keterlibatan anggota dewan dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jelas tidak diperbolehkan juga ikut mengemuka.

Merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), anggota dewan dilarang terlibat dalam proyek pemerintah. 

Larangan ini dianggap juga berlaku untuk proyek program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang anggarannya bersumber dari APBN.

BACA JUGA:Rumah Bilik Warga Desa Cimahi Terima Program Rutilahu

Bahkan aktivis mahasiswa menuding kinerja anggota dewan belum optimal, sehingga memberikan nilai A-. Yakni A untuk tunjangan dan minus (-) untuk kinerja. Karena itu, dewan jangan hanya sibuk mengurusi soal MBG saja.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, menegaskan, bahwa pihaknya sudah mengeluarkan surat imbauan agar anggota DPRD tidak terlibat dalam proyek-proyek tersebut.

Sumber: