Banggar DPRD Kritisi Kemiskinan Ekstrem dan Pengangguran di Kuningan

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten KUNINGAN, menyoroti kemiskinan ekstrem dan tingginya angka pengangguran di Kota Kuda.

Kedua masalah tersebut, menjadi contoh persoalan fundamental dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Juru bicara Banggar H Jajang Jana, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan pembenahan serius agar APBD 2026, tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan daerah.

Persoalan kemiskinan ekstrem dan pengangguran, Banggar DPRD meminta pemerintah daerah benar-benar menempatkannya sebagai prioritas utama.

"Jangan sampai isu strategis ini hanya menjadi jargon tanpa penguatan program,” kritik H Jajang saat menyampaikan pendapatnya, Minggu 30 November 2025.

BACA JUGA:Kebakaran Toko Material di Lebakwangi, Butuh 3 Jam Damkar Kuningan Padamkan Api

BACA JUGA:Proton FC Kuningan: Perjalanan Satu Tahun dari Ide Sederhana hingga Menjadi Klub Futsal Berprestasi

Banggar menekankan, bahwa pemda wajib menjadikan peraturan perundang-undangan serta hasil audit BPK sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026. 

Selain itu, pemda diminta segera menyerahkan hasil evaluasi gubernur kepada DPRD untuk dibahas bersama TAPD.

"Jangan sampai terlambat. Proses penyempurnaan harus cepat dan transparan,” ujarnya.

Salah satu catatan paling tajam adalah lemahnya komunikasi dan konsolidasi antardinas. 

Banggar menilai koordinasi yang buruk telah menyebabkan program berjalan tidak efisien.

BACA JUGA:Raih Penghargaan Kepala SLB Dedikatif Nasional, Ini Momen Manis Kokoy Kurnaeti Bareng Presiden Prabowo

BACA JUGA:Tiga Pejabat Penting asal Kuningan Terjebak Banjir di Aceh?

Sumber: