11 SKPD Jadi Rebutan, BKPSDM Tepis Isu Putra Mahkota, Digelar Secara Profesional

KUNINGAN-Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan tengah melakukan proses tahapan rencana lelang jabatan atau open bidding. Tercatat ada 11 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan dilelang. Dari 11 SKPD, satu di antaranya baru akan kosong per Maret mendatang, yakni Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Diketahui, Kepala DPPKBp3A Dra Hj Poppy N Puspitasari akan purna tugas mulai 1 Maret mendatang. Sepuluh SKPD lainnya sudah kosong bertahun-tahun. Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan Drs H Nurahim MSi menerangkan jika tahapan open bidding sedang dalam pembahasan. Dia yakin jika prosesnya bisa dimulai bulan depan. “Kami juga sedang berkoordinasi dengan Komisi ASN terkait open bidding. Rekomendasi dari Komisi ASN sangat dibutuhkan agar proses open bidding bisa segera dilakukan. Kami perkirakan, awal bulan depan sudah bisa dimulai tahapannya,” papar mantan Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan tersebut. Nurahim merinci jumlah SKPD yang masuk dalam daftar open bidding. Dia menyebutkan sebanyakan 10 SKPD saat ini dijabat pelaksana tugas atau Plt, dan satu kepala SKPD akan pensiun di bulan Maret mendatang. Sehingga total ada 11 SKPD yang open bidding. “Jumlahnya ada 11 termasuk dengan yang akan purna bakti di Maret mendatang yakni Dra Hj Poppy N Puspitasari, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian dinas atau SKPD yang saat ini dijabat Plt adalah Dinas DPRPP, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Sekretaris DPRD, Disporapar, DPMD, Dinas Sosial, Staf Ahli Bupati, dan Direktur RSUD 45,” jelasnya. Dia juga menepis keraguan dari sejumlah kalangan yang menilai jika open bidding tidak akan fair lantaran sudah ada “putra mahkota”. Sehingga open bidding hanya formalitas saja. “Saya menjamin jika pelaksanaan open bidding benar-benar serius, dan sama sekali tidak ada yang namanya putra mahkota. Semua peserta open bidding memiliki kesempatan yang sama. Siapapun boleh ikut open bidding asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Jadi, sekali lagi, bahwa open bidding ini sangat serius dan menjunjung tinggi profesionalisme,” tegas dia. Para pemerhati kebijakan daerah berpendapat jika persaingan di kalangan eselon III untuk naik ke eselon II bakal berlangsung sengit. Apalagi sempat tersiar kabar kurang sedap yakni adanya “putra mahkota” yang sudah diplot untuk menduduki posisi kepala SKPD. Namun isu itu terbantahkan dengan pernyataan Bupati Acep beberapa waktu lalu yang menegaskan bahwa tidak ada putra mahkota di open bidding. “Proses Open Bidding atau lelang jabatan untuk menduduki komposisi 11 Jabatan Tinggi Pratama (JTP) di lingkup Pemkab Kuningan, akan digelar serius tanpa adanya ‘putra mahkota’ yang sudah disiapkan sebagaimana ditudingkan pengamat politik,” tegas bupati beberapa waktu lalu. Acep meyakinkan open bidding akan dilakukan sesuai ketentuan yang ada, karena kalau dilakukan tidak sesuai, maka yang ada adalah close bidding. “Jangan percaya isu-isu (ada putra mahkota, red) lah, ini Open Bidding. Sudah saja Close Bidding namanya (kalau sudah ada putra mahkota, red). Open Bidding untuk JTP atau juga pejabat eselon 2 ini sangat serius, bukan sekadar formalitas,” sebut dia. (ags)  

Sumber: