Komisi 4 DPRD Minta Penjelasan soal Kemiskinan dari BPS, Dinsos dan Disnaker

Ikut menjelaskan, Kepala BPS Kuningan Ir Asep Arifin Masur MStat. Terkait statement Gubernur Jabar Ridwan Kamil tentang indeks kedalaman kemiskinan di Kuningan terbesar di Jawa Barat, kata Asep, ia sampaikan terlebih dulu pengertian indeks kedalaman, yakni kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. j
“Jadi misalnya ini garis kemiskinan, di sini kan ada 139.000 orang yang miskin, ini berceceran ada di bawah garis kemiskinan. Ada yang dekat dengan garis kemiskinan, ada juga yang jauh. Nah, kalau dirata-ratakan, rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, jaraknya inilah yang disebut sebagai indeks kedalaman kemiskinan. Dan itu memang Kuningan merupakan angkanya terbesar dibanding dengan kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2020,” papar Asep.
Konsekuensinya, lanjut Asep, harus ada upaya peningkatan kesejahteraan orang-orang miskin, dalam arti upayanya harus lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lain. Hal ini bertujuan agar bisa melewati garis kemiskinan.
“Jadi, sebetulnya konsekuensinya itu adalah power yang harus dibangkitkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan itu lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lain,” ujarnya.
Adapun yang termasuk indikator kemiskinan, menurutnya cukup banyak. Di antaranya garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman, dan indeks keparahan.
“Jadi ada 5 variabel, ada 5 indikator yang merupakan satu kesatuan. Sebab yang lainnya itu turunan, karena rumus saja. Jadi, data pertamanya garis kemiskinan dengan mengestimasi jumlah penduduk miskin. Dari 2 indikator ini diturunkanlah persentase penduduk miskin, indeks keparahan dan indeks kedalaman,” terangnya.
Adapun kriteria seseorang dikatakan miskin (garis kemiskinan), lanjut Asep, apabila tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, dalam hal ini kebutuhan makanan dan kebutuhan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan, yakni terpenuhinya 2.100 kg kalori.
“Kalau kebutuhan lainnya, ya sesuai dengan yang berlaku di Kuningan. Seperti kebutuhan dasar pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, itu kan kebutuhan di berbagai kabupaten/kota berlainan, tergantung harganya per kabupaten/kota kan bisa lain-lain,” kata Asep.
“Nah makanya untuk di Kuningan, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 4, untuk tahun 2020 garis kemiskinannya adalah Rp352.358 per orang per bulan. Kalau dalam satu rumah ada 4, tinggal kalikan saja. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga yang pekerjaannya hanya satu orang, penghasilan Rp2 juta, anggota keluarganya 4 orang, tinggal dibagi saja 4,” imbuhnya. (muh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: