Bendungan Kuningan Diapresiasi

KUNINGAN–Pemerintah pusat melalui Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, mengapresiasi capaian progress proyek Bendungan Kuningan. Hal ini terungkap, saat kunjungan rombongan Staf Ahli Menko Polhukam di Kabupaten Kuningan, kemarin (17/2).

Kedatangan rombongan dari Kemenko Polhukam ini disambut hangat Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi. Adapun beberapa pejabat pusat yang hadir yakni Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol Dr Agung Makbul, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Nasional Marsda TNI Achmad, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksda TNI Yusup, serta Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Asmarni SE MM.

• 

Pada diskusi di ruang rapat Linggajati Setda Kuningan, Irjen Pol Dr Agung Makbul mengapreasisai Pemkab Kuningan dalam rangka percepatan progress pembangunan Bendungan Kuningan. Maksud kedatangan di Kuningan, pihaknya ingin mengetahui secara jelas yang menjadi fokus dengan ketahanan nasional sumber daya alam salah satunya yaitu Bendungan Kuningan.

“Jadi hasil out put-nya akan dilaporkan kepada Menkopolhukam dan akan dibahas pada rapat kabinet. Sebab di Jawa Barat itu dibangun sebanyak 7 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan irigasi,” terangnya.

Ia menyebutkan, satu dari tujuh bendungan yang dibangun itu salah satunya berada di Kabupaten Kuningan.

“Karena itu, dalam kunjungan ke Kabupaten Kuningan kali ini kami juga akan menengok langsung ke lapangan,” ungkapnya.

Ia mengaku, jika dibandingkan dengan proyek bendungan yang serupa di Indonesia, memerlukan waktu cukup lama. Bahkan ada sampai dengan puluhan tahun baru dapat terselesaikan.

“Tetapi di Kabupaten Kuningan ini termasuk cepat, dengan waktu 7 tahun progress proyek pembangunan strategis ini sudah mencapai 97 persen. Diharapkan di tahun ini dapat terselesaikan semuanya,” pintanya.

Tak lupa, Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi berkat sinergitas yang baik sehingga semua dapat terlaksana dengan cepat.

Tak jauh berbeda disampaikan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Marni Asmarni. Menurutnya, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari SDA, pemerintah harus fokus untuk membangun insfratuktur termasuk mikro tanah yang merupakan insfrastruktur pelaksanaan pembangunan bendungan imigrasi.

“Kemudian untuk tahun 2014-2020, bendungan baru yang dibangun oleh pemerintah berjumlah 18 bendungan dan belum selesai secara sempurna. Ini akan berlanjut sebanyak 16 bendungan baru di seluruh Indonesia, tentu semuanya ini adalah salah satu usaha kita dalam menjadikan bangsa kita untuk berdaulat di dalam bidang pangan,” tekadnya.

Sementara itu, Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi menyampaikan terima kasih atas kedatangan dari rombongan Kemenko Polhukam RI. Pembangunan Bendungan Kuningan merupakan proyek strategis nasional wujud nyata agenda pemerintah.

“Untuk menunjang kegiatan pembangunan bendungan, tentunya diperlukan kegiatan pengadaan tanah. Akibat adanya kegiatan pengadaan tanah tersebut, cenderung menimbulkan dampak sosial masyarakat di lokasi kegiatan,” bebernya.

Dia merinci, bahwa keberhasilan secara fisik sudah mencapai 100 persen. Kemudian dari sisi pengembalian tanah sudah 97 persen, tinggal menyisakan 3 persen untuk beberapa kendala lain.

Sumber: