Ombudsman Dukung Kiat Sukses, Wabup Ridho: Memberikan Kemudahan Kepada Masyarakat

KUNINGAN – Ombudsman RI menyambut baik upaya Pemkab Kuningan terkait pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Dalam hal ini program Kartu Identitas Anak Terpadu bagi Siswa untuk Kelangsungan Sekolah (Kiat Sukses).

“Sebagai lembaga pengawasan terhadap pelayanan publik, kami mendudung program Kiat Sukses yang di-launching Disdukcapil Kuningan. Ini sejalan dengan prioritas Ombudsman, pada 2021 ingin melakukan pemantauan dan identifikasi terkait permasalahan administrasi kependudukan dan bagaimana sinergitas kolaborasinya dengan pendidikan yang lain,” ungkap Sartika Dewi, Kepala Keasistenan Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.

Pihaknya berharap, adanya integritas antara Kartu Identitas Anak Terpadu dengan Dapodik. Sehingga permasalahan Kartu Keluarga (KK) yang tidak aktif dan jarak untuk zonasi PPDB, dapat segera terselesaikan hanya dengan satu dokumen.

Dukungan terhadap program Kiat Sukses juga disampaikan Wakil Bupati HM Ridho Suganda SH MSi. Program Kiat Suskes ini digagas langsung Disdukcapil Kuningan, sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan khususnya terhadap akses pendidikan.

Program Kiat Sukses ini resmi di-lunching di SMPN 2 Kuningan, Rabu (27/10). Dilakukan pula penyerahan simbolis Kartu Identitas Anak Terpadu kepada sejumlah siswa oleh Wakil Bupati HM Ridho Suganda didampingi Kepala Disdukcapil Drs Yudi Nugraha MPd dan Kepala Disdikbud Drs H Uca Somantri MSi.

“Saya mendukung dan menyambut baik program Kiat Sukses yang diluncurkan Disdukcapil. Ini merupakan inovasi, karena pendidikan merupakan bagian dari pelayanan publik yang perlu didukung dengan dokumen kependudukan,” kata Wabup Ridho-sapaan akrab Wakil Bupati Kuningan.

Menurutnya, pelayanan publik menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan dan tujuan beragam. Oleh karena itu, pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

“Terutama dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai wujud memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Seiring dengan kemajuan zaman, tuntutan akan pelayanan publik juga semakin meningkat,” ujarnya.

Dia melihat, masyarakat bukan hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan yang baik. Melainkan lebih dari itu, masyarakat mulai mempertanyakan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah

“Maka untuk mewujudkan good government, adalah dengan memberikan pelayan publik yang optimal kepada masyarakat,” ucapnya. (ags)

Sumber: