Menko Airlangga Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Barat

Radarkuningan, JAKARTA- Untuk mendorong percepatan dalam pembangunan ekonomi Kawasan di Jawa Barat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memimpin Rapat Koordinasi bersama para Menteri dan Pimpinan Lembaga, dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (11/05). Rakor ini ditujukan untuk membahas percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2021, terkait Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Rapat ini juga ditujukan untuk mendorong penyelesaian proyek-proyek yang dianggap prioritas dan memiliki dampak signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya terhadap proyek yang telah konstruksi dan tahap penyiapan agar mendapat dukungan pengalokasian anggaran dan dukungan oleh Kementerian/Lembaga sehingga dapat diselesaikan pada tahun 2024.

Menko Perekonomian menyampaikan hasil evaluasi terhadap 170 Proyek/Program yang termasuk dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 370,93 Triliun. Menko Airlangga menyampaikan “Sesuai arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres tersebut harus dapat diselesaikan konstruksinya paling lambat pada tahun 2024 atau telah memenuhi financial closing untuk proyek dengan skema KPBU. Selain itu, perlu ada kepastian bahwa ketersediaan lahan dan proses perizinan akan dapat diselesaikan sebelum tahun 2024”.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di bawah Kemenko Perekonomian bersama dengan BPKP, Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah, dapat disampaikan perkembangan pelaksanaan proyek-proyek tersebut sebagai berikut:

2 Proyek selesai, dengan nilai Rp 1,4 T;
10 Proyek dalam tahap konstruksi, dengan nilai Rp 7,7 T
52 Proyek dalam tahap penyiapan, dengan nilai Rp 52,3 T
106 Proyek dalam tahap perencanaan, dengan nilai Rp 310,3 T
Gubernur Jawa Barat menyambut baik percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 ini, yang diharapkan akan mampu mendongkrak perekonomian dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 2 - 4%. Untuk mendukung hal tersebut, Menko Perekonomian menyampaikan beberapa arahan strategis terhadap proyek-proyek prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, antara lain:

Pembangunan Akses Jalan Tol Cipali-Patimban untuk memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban dan mendukung Kawasan Rebana sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara. Diarahkan bahwa Kementerian PUPR untuk mempercepat proses Financial Closing di Q1 2023 serta Kementerian Keuangan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah;
Pembangunan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sebagai salah jalan tol terpanjang di Indonesia, yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan jalur selatan Jawa serta upaya percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Barat Bagian Selatan. Diarahkan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi terutama pada ruas Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya pada tahun 2024. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah;
Pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka sebagai salah satu upaya percepatan mencapai Net Zero Emission. Kementerian Keuangan ditugaskan untuk segera memutuskan besaran fasilitas VGF dan Gubernur Jawa Barat diarahkan untuk mempercepat proses transaksi sehingga proyek tersebut dapat selesai pada tahun 2024;
Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk memudahkan akses logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, serta diharapkan menurunkan Biaya logistik Nasional. Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi diarahkan untuk menyelesaikan kajian pelebaran jalan akses menuju Toll gate. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mendukung proses integrasi pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dengan New Priok Eastern Access (NPEA) dan Tol Becakayu.
Menko Perekonomian juga menekankan nilai strategis dari dukungan non-fisik seperti bantuan Kredit Usaha Rakyat yang dapat diberikan langsung kepada kelompok usaha tani pada proyek Pengembangan Kawasan Agribisnis berbasis korporasi Petani di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat juga mengharapkan proyek-proyek mitigasi bencana terutama di lokasi pariwisata seperti Pembangunan Breakwater Pangandaran dan akan dapat menjadi contoh bagi upaya peningkatan resiliensi kawasan pariwisata di selatan Jawa.

Dalam rangka menunjang peningkatan kualitas SDM melalui PSN, Menko Perekonomian mendorong pengembangan Institut Teknologi Bandung Kampus Cirebon dan Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II Majalengka. Diharapkan keberadaan kampus tersebut dapat mendukung penyediaan SDM yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan di kawasan industri di sekitar kawasan Rebana.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan ekonomi masyarakat terutama di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Menko Perekonomian mengarahkan untuk mendorong percepatan pengembangan Rumah Sakit Cideres di Kabupaten Majalengka dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Cilauteureun di Kabupaten Garut.

Di akhir Rakor, Menko Perekonomian mengingatkan terkait pentingnya komitmen Gubernur Jawa Barat dalam memenuhi readiness criteria dan kesiapan proyek untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait. Menko Perekonomian juga mengingatkan pentingnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi penyediaan dukungan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai arahan Menko Perekonomian dan harapan Gubernur Jawa Barat ini, para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait telah berkomitmen untuk mendukung akselerasi proyek/program yang menjadi amanat Perpres tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. (ekon/fsr)

Sumber: