Kemiskinan Ekstrem dan Pengangguran di Kabupaten Kuningan Masih Tinggi, Anggota Dewan Sentil Alokasi PAD

Kemiskinan Ekstrem dan Pengangguran di Kabupaten Kuningan Masih Tinggi, Anggota Dewan Sentil Alokasi PAD

Suasana rapat paripurna DPRD terkait penyampaian KUA PPAS TA 2023 di gedung DPRD Kuningan-Mumuh Muhyiddin/Radar Kuningan-

KUNINGAN, RADAR KUNINGAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten KUNINGAN, mengkritisi kemiskinan ekstrem dan angka pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten KUNINGAN

Kritikan tentang angka kemiskinan ekstrem dan pengangguran yang masih tinggi itu, disampaikan anggota DPRD dalam rapat paripurna, Jumat 12 Agustus 2022.

Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi diperoleh melalui laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan terhadap Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Juru Bicara Banggar DPRD Kuningan, Etik Widiati menyampaikan, KUA PPAS APBD TA 2023 harus didasarkan pada fakta yang ada di masyarakat.

 

Menurutnya, Kabupaten Kuningan mendapat kategori kemiskinan ekstrem dan angka tingkat pengangguran yang masih tinggi. 

Sehingga KUA PPAS bisa melihat fakta itu, serta persoalan-persoalan tersebut menjadi materi dalam KUA PPAS dan termuat dalam RAPBD TA 2023.

“DPRD meminta agar seluruh potensi PAD dapat tersaji dalam Raperda tentang APBD TA 2023. Yaitu dengan melakukan validasi data agar pembahasan terhadap Raperda APBD 2023 didasarkan data yang valid dan akurat,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta, pengajuan anggaran belanja oleh perangkat daerah mempertimbangkan rasionalisasi antara potensi pendapatan daerah dan belanja daerah. 

 

Kemudian peningkatan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung, yakni dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.

Etik berpendapat, kondisi kemiskinan ekstrem dan masih tingginya angka pengangguran di Kuningan, hendaknya menjadi titik poin kerangka pemikiran bersama. 

"Yakni dalam rangka menyelesaikan atau mengurangi dengan memberikan perhatian khusus dalam alokasi anggaran melalui implementasi program kegiatan dimaksud,” bebernya.

Selain itu, lanjut Etik, khusus program CSR harus menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang menyentuh kebutuhan prioritas dalam pemulihan ekonomi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: