TENANG, Anggaran Pokir Tak Ikut Dipangkas, Pengamat: Harusnya Biar Adil Direfocusing
Reporter:
Agus Sugiarto|
Editor:
Agus Sugiarto|
Kamis 09-02-2023,10:55 WIB
Pemerhati kebijakan daerah, Soedjarwo menyoroti anggaran pokir wakil rakyat yang jemungkinan tidak tersentuh refocusing oleh Pemikab Kuningan. (Agus Sugiarto)--
RADARKUNINGAN.COM, KUNINGAN- Untuk menuntaskan masalah gagal bayar, Pemkab Kuningan mengambil langkah pemangkasan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun anggaran 2023.
Gagal bayar atau tunda bayar sendiri mencapai puluhan miliar. Langkah pemangkasan anggaran SKPD ini tentu akan berdampak terhadap program kerja yang sudah ditetapkan.
Jika seluruh anggaran SKPD tahun 2023 dirasionalisasi, ternyata anggaran pokok pikiran atau pokir DPRD Kuningan terbilang aman aman saja.
"Sekarang kan muncul skenario untuk menutupi gagal bayar Pemkab Kuningan kepada pihak ketiga dalam APBD 2022 melalui refocusing. Dimana anggaran setiap SKPD tahun 2023 dipangkas," ujar pemerhati kebijakan daerah, Soedjarwo.
Namun Soedjarwo mensinyalir, pemangkasan yang dilakukan pemkab tidak akan 'mengganggu' anggaran pokir anggota legislatif yang nominalnya mencapai puluhan miliar rupiah.
"Saya menduga, yang direfocusing itu hanya anggaran seluruh SKPD saja. Untuk pokir wakil rakyat, kelihatannya aman aman saja," ungkap dia, Kamis 9 Februari 2023.
Terlepas berapa besaran anggaran pokir yang diperuntukkan bagi anggota dewan, namun sudah seharusnya wakil rakyat juga legowo. "
Artinya, jika skenario pembayaran tunda bayar jadi melalui kebijakan refocusing, maka harusnya muncul kearifan dari anggota dewan yang tehormat. Yakni untuk merelakan anggaran pokir terdampak refocusing," sebut Soedjarwo.
Menurut dia, jika kebijakan refocusing anggaran untuk melunasi tunda bayar dan anggaran pokir tidak bersedia diganggu, tentu akan ada stigma kurang baik.
"Dikhawatirkan akan muncul sikap kurang simpati masyarakat (rakyat) terhadap mereka yang berjuluk Yang Terhormat," katanya.
Selama tahun 2023, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Kuningan, banar benar harus mengencangkan ikat pinggang.
Menyusul rencana pemangkasan anggaran atau recofusing oleh Bupati Acep Purnama, guna menutupi pembayaran utang tahun 2022 lalu ke pihak ketiga.
Ini adalah kali ketiga Pemkab Kuningan melakukan recofusing. Yakni tahun 2020 dan 2021 saat pandemi Covid-19.
Recofusing ini bukan hanya berdampak terhadap program kerja yang sudah dirancang, setiap SKPD juga harus menghemat pengeluaran rutin kantor.
Seperti membayar tagihan listrik, air, pembelian alat tulis kantor (ATK), dan honor untuk pegawai honorer di instansi tersebut.
Rencana pemangkasan anggaran di setiap SKPD diakui oleh I Putu Bagiasna, Kepala Dinas DPKPP Kuningan. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi berapa persen anggaran yang dipangkas.
Namun setahu dirinya dari beberapa kali rapat koordinasi bersama SKPD lainnya, besaran pemangkasan sekitar 50 hingga 60 persen.
"Belum tahu pastinya, berapa persen. Belum ada keputusan resmi. Yang pasti, penyesuaian anggaran ini berdampak terhadap semua program kerja di dinas DKPP. Kami harus merestart ulang kembali. Penghematan juga wajib dilakukan dalam belanja rutin," ujar Putu Bagiasna. (Agus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
