Kronologi Kasus Maarten Paes, Apakah Sia-sia Jadi WNI dan Tidak Bisa Bela Timnas Indonesia?

RADARKUNINGAN.COM - Kasus Maarten Paes kini sedang jadi perbincangan hangat pasca Tim Nasional (Timnas Indonesia) lolos ke babak 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026. 

Apalagi di tengah performa penjaga gawang utama saat ini, Ernando Ari Sutaryadi yang belum sepenuhnya sesuai harapan.

Kedatangan Maarten Paes pada April 2024 yang kemudian resmi mengambil sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), terganjal dengan ketentuan FIFA.

Pasalnya Maarten Paes pernah membela Tim Nasional Kelompok Umur U-21 Belanda yang bernaung di bawah asosiasi sepakbola negeri kincir angin Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

BACA JUGA:Bingung Pilih Hewan Kurban yang Baik? Berikut Tips Memilih Hewan Kurban Menurut Syariat Islam

Apakah proses naturalisasi kiper FC Dallas menjadi WNI bakal sia-sia karena tidak bisa membela Timnas Indonesia?

Bagaimana sebenarnya kronologi kasus Maarten Paes sesungguhnya hingga harus melalui pengadilan arbitrase olahraga?

Proses naturalisasi Maarten Paes sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Presioden RI, Ir H Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres).

Sayangnya, pemain bertinggi badan 192 centimeter ini, terganjal dengan Statuta FIFA 2022 Pasal 9 ayat 2 poin c mengenai perpindahan asosiasi.

BACA JUGA:Apakah Maarten Paes Ada? Cek Daftar Sidang Court of Arbitration for Sport (CAS) Sampai Juli 2024, Oh Ternyata

Pada status FIFA tersebut dituliskan bahwa pemain yang telah membela tim nasional di kompetisi resmi tak boleh lebih dari 21 tahun, bila ingin pindah federasi.

"Pada waktu tertentu ketika pemain diturunkan terakhir kali pada laga resmi di asosiasi sebelumnya, setidaknya belum berusia 21 tahun," demikian tertulis pada Statuta FIFA terbitan 2022 itu.

Masalahnya, Maarten Paes yang lahir pada 14, Mei 1998 sudah memasuki usia 26 tahun saat pindah kewarganegaraan dan mengupayakan perpindahan federasi.

Imbasnya, Maarten Paes tidak eligible menjadi pemain Timnas Indonesia mengacu pada statuta 9 ayat 2 dimaksud.

Sumber: