Polemik Seleksi Terbuka Sekda Kuningan Jadi Sorotan, Pengamat dan Akademisi Sarankan untuk Segera Dituntaskan

“Kemungkinan gugatan ke PTUN dikabulkan sangat kecil, mengingat proses open bidding Sekda sudah sesuai peraturan. Polemik ini seharusnya tidak diperpanjang agar energi bisa difokuskan untuk memajukan Kabupaten Kuningan,” sebut Indra.  

Dia juga optimis bahwa Sekda definitif nantinya dapat bekerja sama dengan baik bersama kepala daerah terpilih, tanpa terpengaruh oleh dinamika kontestasi politik yang ada.

“Saya yakin Sekda defenitif dan Kepala Daerah terpilih akan mampu berkolaborasi untuk mendorong kemajuan Kabupaten Kuningan ke depan,” ujarnya.

Sedangkan Akademisi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan MA lebih menyoroti pentingnya percepatan pengisian jabatan Sekda definitif di Kabupaten Kuningan.

BACA JUGA:Korban Perkosaan 4 Pria di Kuningan Hamil 5 Minggu

BACA JUGA:Penderita HIV/AIDS di Kuningan Didominasi LSL, Apa Itu?

BACA JUGA:Tawarkan Produk Berkualitas dan Terjangkau, RKM Super Market Bahan Bangunan di Kuningan Dilaunching

Firman mengatakan, proses pengisian jabatan ini telah memasuki tahap akhir, yakni pengusulan nama calon ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  

Firman menjelaskan, keberadaan Sekda definitif sangat strategis dalam mendukung kinerja kepala daerah maupun penjabat (Pj) kepala daerah.

Peran utama Sekda meliputi penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelayanan administratif, dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN).  

“Tanpa Sekda definitif, pengelolaan birokrasi berpotensi terganggu, sehingga memengaruhi optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Firman.

BACA JUGA:Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kuningan Bertambah 140 Orang

BACA JUGA:Yamalube ‘TURBO’ Matic Resmi Meluncur,Punya Spesifikasi Tinggi untuk Proteksi dan Performa Mesin Maksimal

BACA JUGA:AEROX TRACK DAY, Enjoy Sensasi Berkendara Super Sport AEROX ALPHA di Lintasan Sirkuit

Dia menekankan bahwa kondisi ini menjadi semakin krusial mengingat kepala daerah terpilih baru akan dilantik pada Maret 2025. Dalam masa transisi tersebut, keberadaan Sekda definitif dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan daerah.

Sumber: