Respons Hasil Survei Layanan Publik, Abidin: Boleh Jadi Pemacu Semangat, Tapi Ingat Ada Ombudsman dan BPK

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM— Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan meraih predikat sebagai instansi dengan pelayanan publik terbaik versi survei Jamparing Research.

Hasil ini tentu pantas mendapatkan apresiasi karena dapat mendorong semangat peningkatan kualitas layanan di kalangan instansi pemerintah.

Meski demikian, tokoh masyarakat dari Desa Cisantana, Abidin, mengingatkan bahwa hasil survei semacam itu sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan.

Ia menekankan pentingnya mengacu pada lembaga resmi seperti Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang dalam menilai kualitas pelayanan publik secara objektif.

BACA JUGA:Hari Lahir Pancasila, Nuzul Rachdy Serukan Penguatan Nilai Kebangsaan dan Toleransi

BACA JUGA:Raih Peringkat Kedua dalam Survei Kepuasan Publik, Kepala Diskatan Kuningan: Kerja Nyata, Bukan Sekadar Janji

Ombudsman memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga ini menangani laporan masyarakat terkait layanan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, indikator layanan yang baik mencakup aspek legalitas, kesetaraan, profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, serta prinsip non-diskriminasi.

Standar-standar inilah yang semestinya dijadikan acuan utama untuk menilai efektivitas pelayanan publik.

BACA JUGA:Inilah SKPD dengan Pelayanan Terbaik Menurut Survei Jamparing Research, Simak Daftar Lengkapnya

BACA JUGA:Rumah BUMN Jadi Jembatan UMKM Lokal Promosikan Sambal Cita Rasa Khas Indonesia ke Mancanegara

Di samping itu, dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga berperan penting.

Opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan daerah mencerminkan keuangan daerah mencerminkan seberapa baik pengelolaan anggaran dilakukan.

Sumber: