Pembangunan Dapur MBG Dipersoalkan Warga Desa Nagarakembang Majalengka

Pembangunan Dapur MBG Dipersoalkan Warga Desa Nagarakembang Majalengka

Warga Desa Nagarakembang, Kecamatan Cingambul, menunjukkan surat pengaduan yang dilayangkan kepada Bupati Majalengka terkait keberatan pembangunan dapur MBG.--Radar Majalengka

MAJALENGKA, RADARKUNINGAN.COM - Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Nagarakembang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten MAJALENGKA, dipersoalkan oleh warga sekitar.

Alasannya, karena pembangunan dapur MBG tersebut, tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada lingkungan sekitar.

Dari pengakuan warga, mereka tidak menolak adanya Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Majalengka, namun prosedur pembangunan dapur MBG yang dipersoalkan.

Belum lama ini, sejumlah warga menyampaikan keberatan dan mempersoalkan prosedur dan etika pendirian bangunan yang dinilai kurang transparan.

H Deni atau H Apet, mewakili warga, menuturkan bahwa sejak awal pembangunan tidak ada pemberitahuan maupun permintaan izin kepada tetangga terdekat maupun pemerintah desa.

BACA JUGA:Kuningan Melesat Tambah 'Ngebut', Kick Off Perbaikan Jalan dan Jembatan Dimulai dari Desa Sumurwiru

"Masalah ini bukan soal menolak program pemerintah. Kami mendukung MBG, tapi prosedurnya tidak ditempuh," jelas H Deni dikutip dari Harian Radar Cirebon, Senin 22 September 2025.

Dijelaskannya, setelah adanya reaksi keberatan dari warga, prosedur tersebut baru dilakukan oleh pihak penyelenggara.

"Baru setelah ada protes muncul upaya meminta tanda tangan, itu pun setelah papan nama MBG terpasang,” ujarnya.

Menurutnya, lokasi bangunan MBG yang menempel langsung dengan rumah warga menimbulkan keresahan. 

Potensi dampak negatif berupa polusi suara, asap, hingga risiko kebakaran menjadi perhatian utama. 

BACA JUGA:Berhasil Lunasi Utang Gagal Bayar, Pemkab Kuningan Kini Perbaiki Jalan Rusak

"Seharusnya ada koordinasi sejak awal agar tidak menimbulkan kecurigaan dan ketidaknyamanan," tambahnya.

Pemerintah desa sempat memediasi pertemuan antara warga, pihak yayasan, dan unsur Muspika. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: