Aktivis MPK Kritik Pencabutan Moratorium Perumahan: Risiko Ekologis & Tata Ruang Mengancam Kuningan

Aktivis MPK Kritik Pencabutan Moratorium Perumahan: Risiko Ekologis & Tata Ruang Mengancam Kuningan

Aktivis Masyarakat Peduli Kuningan menyoroti pencabutan moratorium perumahan di Kuningan–Cigugur. Mereka menilai kebijakan ini berisiko terhadap ekologi, tata ruang, dan identitas budaya karena RTRW dan RDTR belum siap.--

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM— Keputusan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mencabut moratorium pembangunan perumahan di Kecamatan Kuningan dan Cigugur menuai kritik dari Masyarakat Peduli Kuningan (MPK).

Menurut aktivis MPK, Yudi Setiadi dan Yusuf Dandi Asih, kebijakan ini bukan hanya soal penyediaan hunian, tetapi menyangkut masa depan ruang hidup dan identitas ekologis Kabupaten Kuningan.

Mereka menilai, pencabutan moratorium dilakukan tanpa kesiapan instrumen tata ruang yang memadai.

Alih-alih berbasis kajian, keputusan ini justru berpotensi memicu kerusakan ekologis dan merusak jejak budaya kawasan strategis Kuningan.

BACA JUGA:Strategi Pemasaran Inovatif dan Kreatif Menjadi Kunci Keberhasilan Yamaha di Marketing Excellence Award 2025

BACA JUGA:Thom Haye Angkat Suara Soal Tantangan Persib Bandung Mengejar Jarak Poin Borneo FC di BRI Super League

Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Kuningan masih menggunakan Perda RTRW 2011–2031, regulasi yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan realitas pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ruang masa kini. DPRD sendiri telah menyatakan perlunya pembaruan dokumen perencanaan.

Namun, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai panduan zonasi teknis belum sepenuhnya disahkan dan sebagian masih dalam tahap penyusunan.

Artinya, pembangunan perumahan sudah dilepas ke pasar ketika pedoman pengendalian ruang masih belum lengkap.

“Tanpa fondasi tata ruang yang kuat, risiko alih fungsi kawasan lindung, resapan air, mata air, dan lanskap budaya akan semakin nyata,” ujar Yudi.

BACA JUGA:Rumor City Football Group Dekati Persib Bandung, Begini Kata Pengamat Soal Peluang dan Risikonya

BACA JUGA:Pensiunan PNS Bisa Dapat Kenaikan Gaji di Akhir Tahun 2025! Begini Kebijakan Lengkap Kemenkeu dan Taspen

Kuningan: Wilayah Rentan Ekologi, Bukan Sekadar Lahan Investasi

Kuningan, kata Yusuf, dikenal sebagai daerah dengan kerentanan ekologis tinggi. Kawasan mata air, lereng rawan gerakan tanah, dan cadangan resapan air merupakan bagian penting dari infrastruktur ekologis yang menopang kehidupan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: