GASKEUN. Wakil Rakyat Ngebut, Kejar Pembentukan Pansus Gagal Bayar

Rabu 01-02-2023,09:12 WIB
Reporter : Agus Sugiarto
Editor : Agus Sugiarto

RADARKUNINGAN.COM, KUNINGAN- Tekad DPRD Kuningan membentuk panitia khusus (pansus) gagal bayar, rupanya sudah bulat. Hampir semua fraksi yang ada di parlemen daerah itu mengusulkan dibentuknya pansus guna menyelesaikan soal utang pemerintah daerah ke pihak ketiga.

  Kabarnya, utang itu hampir menyentuh 100 miliar.  Dua fraksi yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS sudah setuju dibentuknya pansus. Kedua fraksi itu menilai pembentukan ini sebagai bentuk penyelesaian masalah yang kini membelit Pemkab Kuningan.    BACA JUGA:Terjerat Benang Layangan, Damkar Evakuasi Burung Hantu   "Ya fraksi kami sudah setuju dibentuknya pansus. Mungkin pekan ini sudah ada persiapan pembentukannya. Nanti akan ada rapat paripurna dulu," tutur Deki Zainal Muttaqin, Anggota DPRD Kuningan dari fraksi Gerindra, Rabu 1 Februari 2023.   Tidak hanya soal utang pemda Rp94 miliar, poin lain yang bakal menjadi pembahasan pansus yakni soal sertifikasi guru hingga TPP ASN yang belum dibayar. Dewan ingin mendengar langsung permasalahan ini dari eksekutif.   "Usulan ini tergantung dari keputusan di rapat Badan Musyawarah (Banmus} DPRD Kuningan," ujar Deki.    BACA JUGA:Preman Kampung Berulah di Kuningan, Keluarkan Jurus Saat hendak Ditangkap   Sedangkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan, Etik Widiati menyatakan internal fraksinya sudah melakukan kajian dan pembahasan beberapa kali. Hasilnya, keputusan fraksi yaitu mengusulkan pembentukan pansus utang pemkan.   Fraksinya sangat prihatin dengan ketidakmampuan pemda melakukan pembayaran ke pihak ketiga. Termasuk tunggakan TPP AS dan juga sertifikasi guru yang nilainya besar.    BACA JUGA:Hmmm....Jadi Ketua Karang Taruna, Rina Siap Merangkul   Etik mengaku sudah menandatangani usulan pembentukan pansus. Mudah-mudahan dengan pansus ini, semua persoalan bisa  diminimalisasir. Kemudian kegagalan-kegagalan yang kemarin bisa diperbaiki, dan paling penting adalah Kabupaten Kuningan kondusif.   "Istilah tunda bayar atau gagal bayar dan apapun itu, menjadi merupakan keprihatinan bersama. Bahkan ini menjadi yang pertama di Kuningan, mungkin paling besar karena mencapai Rp94 miliar," sebut Etik.   BACA JUGA:WADUH, Petani Belum Panen, Harga Beras Naik Lagi   Dengan melakukan kajian dan pembahasan, fraksinya tidak ingin kejadian gagal bayar oleh pemda terulang lagi di masa mendatang.   "Proses penyelenggaraan pemerintah itu juga tidak berdiri sendiri. Karena TAPD juga bersama legislatif khususnya Badan Anggaran (Banggar) melakukan pembahasan," ungkap Etik.   Menurut politisi wanita senior tersebut, dengan bersama-sama melakukan kajian dan evaluasi, maka semua permasalahan bisa diselesaikan.    BACA JUGA:BUKAN TOL, dari Cirebon ke Kuningan Makin Cepat Lewat Jalan Baru   "Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah dalam setiap penganggaran, otomatis pendapatan dengan belanja itu harus seimbang. Ketika memang pendapatan minim, maka belanja juga harus disesuaikan," papar dia.   Etik menambahkan, jika APBD yang sudah direncanakan sedemikian rupa, namun ada target yang tidak terpenuhi, maka harus menjadi bagian untuk dikaji bersama. (*)
Tags : #tunda bayar #pansus #gagal bayar #fraksi pks #fraksi gerindra
Kategori :

Terkait

Terpopuler

Terkini