KUNINGAN, RADAR KUNINGAN.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mengalami gagal bayar atau tunda bayar untuk APBD Tahun Anggaran 2022.
Kejadian gagal bayar yang dialami gagal bayar kepada pihak ketiga, menjadi perhatian banyak kalangan, tidak terkecuali para mahasiswa.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kuningan Punya Ruang ini, nampak menyambangi Gedung DPRD, Senin 13 Februari 2023.
Sambil membawa spanduk bentuk protes, mereka datang ke Kota Kuda untuk meminta kejelasan apa yang sebenarnya terjadi.
BACA JUGA:Kasus Gagal Bayar, Sekda Dian: Pemkab Kuningan Akan Bayar Bulan April, Tapi Bertahap
Untuk meminta kejelasan tentang gagal bayar yang dialami Pemkab kuningan, para mahasiswa beraudiensi mempertanyakan dengan para anggota dewan.
Para mahasiswa itu, juga secara khusus menyampaikan kegelisahan tentang sertifikasi guru yang tak kunjung cair.
Audiensi digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Kuningan, para mahasiswa diterima Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE, Wakil Ketua H Dede Ismail, dan Saw Tresna.
Hadir juga beberapa anggota dewan lain dari Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat.
BACA JUGA:Pembentukan Pansus Gagal Bayar, Kata Bu Kokom: Kita Lihat Nanti di Banmus
Rombongan mahasiswa melalui koordinatornya M Hanif, mempertanyakan tentang gagal bayar yang terjadi di kota kelahiran mereka.
Selain itu, M Hanif juga secara khusus menyinggung dana sertifikasi yang berasal dari pusat, tidak kunjung dicairkan.
Pertanyaan tersebut dijawab Ketua DPRD Nuzul Rachdy, dalam pemaparannya Nuzul mengakui, adanya gagal hayar ini memang menjadi multi player effect ke sosial masyarakat.
“Belum kita menghadapi kemiskinan ektrim, gagal bayar pihak ketiga, belum lagi sertifikasi guru, ini mengganggu kita,” kata Nuzul.
BACA JUGA:ASYIK, Pimpinan Dewan Akur, Sepakat Usulan Pansus Gagal Bayar Dibawa ke Banmus