Seperti diketahui, gagal bayar oleh Pemkab Kuningan terhadap pihak ketiga, menjadi pembahasan berbagai kalangan.
Tidak hanya akademisi, pengamat, mahasiswa maupun masyarakat yang menyorotinya, namun juga fraksi-fraksi DPRD Kuningan.
Bahkan tujuh fraksi minus Fraksi PDIP sudah mengajukan usulan pembentukan pansus gagal bayar tersebut.
Sesuai hasil rapat pimpinan dewan, usulan pembentukan panitia khusus (pansus) akan dibahas di Banmus hari ini, Senin 13 Februari 2023.
BACA JUGA:JUMAT KERAMAT, Pimpinan Dewan Kumpul, Kayaknya Bahas Usulan Pansus Gagal Bayar Deh
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy mengatakan, semua pimpinan dewan sudah sepakat usulan dibawa ke Banmus.
"Dan saya usulkan agar rapat Banmus digelar hari Senin. Ini sebagai respon atas surat yang diusulkan fraksi-fraksi," tegas Nuzul.
Kasus gagal bayar ini juga dibahas oleh ICMI Orda Kuningan. Mengambil tema, Ngobrolkeun Pikiran Bareng ICMI, menghadirkan sejumlah narasumber dari akademisi, birokrat dan politisi.
Narasumber tersebut diantaranya, Sekda Kuningan, Dian Rahmat Yanuar, Akademisi Suawri Akhamdhian, dan Kepala BPKAD Kuningan, Asep Taufikurohman.
BACA JUGA:PIRAKU? Tutupi Gagal Bayar, Anggaran SKPD Dipangkas Tapi Uang Dewan Aman-Aman Saja
Dalam ngobrol bareng ini juga dihadirkan tiga penanggap. Yaitu Anggota DPRD Kuningan, Yudi Budiana SH dan Deki ZA. Penanggap lainnya adalah Eman Sulaiman. Jumlah peserta diskusi ini sebanyak 65 orang.
Dalam obrolan tersebut Sekda Dian Rahmat Yanuar menerangkan, beberapa hal yang menjadi faktor penyebab munculnya masalah tersebut.
Penyebabnya yakni, perubahan peraturan dari pusat membuat APBD tersendat-sendat, pendapatan asli daerah yang tidak tercapai.
"Tahun lalu juga tunda bayar karena pendapatan pusat terganggu. DAK (CPNS/P3K) & DAU turun. Pemerintah sudah menargetkan, bulan April mendatang akan dilakukan pembayaran bertahap disesuaikan kemampuan keuangan daerah," sebut Sekda. *