Ketua Pansus Tunda Bayar Angkat Bicara, Sebut Penetapan Target Pendapatan Tidak Terukur

Rabu 14-06-2023,13:06 WIB

Reporter : Agus Sugiarto

Editor : Agus Sugiarto

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Penetapan target pendapatan yang tidak terukur, menjadi salahsatu faktor penyebab mencuatnya kasus tunda bayar Pemkab Kuningan di tahun 2022.

Persoalan itulah yang akhirnya menimbulkan utang pemerintah daerah yang cukup besar. Sehingga mau tidak mau utang tersebut harus dibayar di tahun anggaran 2023. BACA JUGA:Intip Modifikasi Yamaha Fazzio Hybrid-Connected, Desain Unik Jadi Semakin Menarik BACA JUGA:Ini Rekomendasi Wakil Rakyat untuk Pemkab Kuningan, Salahsatunya Rasionalisasi Anggaran Makan dan Minum Hal ini dibeberkan Ketua Pansus Tunda Bayar DPRD Kuningan, H Yudi Budiana. Politisi dari Partai Golkar tersebut memaparkan sejumlah faktor yang menjadi akar persoalan sehingga menimbulkan utang pemda di tahun 2022. Namun yang paling mendasar adalah soal penetapan target penerimaan pendapatan yang tidak terukur. Sejatinya, penerimaan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Tapi pada kenyataannya, pemerintah daerah dalam menetapkan PAD tanpa mengukur pada potensi yang ada. Dampaknya, pemerintah menanggung piutang yang jumlahnya cukup besar di tahun anggaran 2022. BACA JUGA:WELEH-WELEH, Ternyata Tunda Bayar Pemkab Kuningan Capai Rp245 Miliar, Ini Paparan Wakil Rakyat BACA JUGA:Egrang Dipertandingkan di Open Space Gallery Kuningan, Menpora Buka Pekan Olahraga Tradisional Nasional "Seperti target beberapa jenis pajak dan retribusi naik di kisaran 80-100 persen lebih dari realisasi tahun anggaran 2021,” ujar Yudi yang juga menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuningan tersebut. Sebenarnya, lanjut Yudi, penerimaan pemerintah daerah dari pendapatan transfer baik dari pusat maupun provinsi, tidak mengalami penurunan signifikan. Artinya cukup stabil, namun yang paling mendasar adalah dalam proses menetapkan target pendapatan asli daerah. Dia merinci, beberapa target tinggi tapi tidak tercapai yakni pajak mineral bukan logam dan batuan Rp31 miliar hanya terealisasi Rp2,338 miliar atau 7,54 persen. Retribusi jasa pelayanan kesehatan RSUD Linggajati Rp78,986 miliar hanya terealisasi Rp46,438 miliar atau 58,79 persen. BACA JUGA:Usai Taklukan Jalur Sabang – Medan, Rombongan Touring XMAX Connected Lanjutkan Eksplorasi Pesona Tanah Minang BACA JUGA:150 Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Disantuni BKPSDM Kuningan, Bupati Acep: Doa Anak Yatim Itu Mustajab Kemudian retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp78,762 miliar hanya terealisasi Rp17,300 miliar atau 21,96 persen. "Retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp301,500 juta tidak teralisasi, serta lain-lain PAD yang sah yakni jasa giro dari Rp35 miliar hanya terealisasi Rp1,907 miliar atau 5,45 persen," jelas mantan Ketua DPRD Kuningan tersebut. Dan ketika pemerintah menaikan target PAD secara tidak terukur, tidak rasional, dan tidak sesuai dengan potensi yang ada untuk menyesuaikan kebutuhan alokasi anggaran belanja daerah. Kondisi ini menyebabkan adanya belanja dalam bentuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan. Namun tidak dapat dibayarkan karena ketidakcukupan kas daerah. BACA JUGA:Bantu Petani Desa Maleber, Kodim 0615 Kuningan Sukses Bangun Jembatan Penghubung BACA JUGA:Warga Kuningan Jadi Korban Perdagangan Orang, Polisi Ringkus Satu Pelaku “Disini kami tegaskan, penetapan dan atau perubahan target PAD tersebut tidak dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan. Kami sendiri tidak tahu alasan kenaikan tersebut,” tegas wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kuningan III itu. Dari beberapa aspek itu, pihaknya melihat, jika pemda dalam menaikan target pendapatan tidak menghitung potensi yang ada. “Angka kenaikan target itu kami nilai terlalu tinggi. Sebab di sisi lain untuk belanja tidak mengikuti ketersediaan anggaran yang ada. Imbasnya, target PAD tidak terpenuhi, namun belanja tetap dilaksanakan dan menimbulkan tunda bayar,” jawabnya. (Agus)

Tags : #tunda bayar #target pendapatan #retribusi #pemkab kuningan #pansus #ketua pansus #gagal bayar #dprd kuningan

Kategori :

Ketua Pansus Tunda Bayar Angkat Bicara, Sebut Penetapan Target Pendapatan Tidak Terukur

Terkait

TPP ASN Tidak Nunggak LagI, Birokrat Dorong Pj Bupati Iip dan Sekda Dian Maju di Pilkada Kuningan

Telisik Program Kuningan Caang Dishub, Ketua Dewan Undang Pimpinan dan Banmus DPRD Rapat Bersama

Kuningan Butuh Perubahan, Bawa PKB Finish Dua Besar Pileg Daerah, Pengamat: Ujang Kosasih Cocok Jadi Bupati

Beringin Kembali Berjaya, Golkar Raih Tujuh Kursi di DPRD Kuningan, Berpotensi Jadi Wakil Ketua Dewan

Soal Calon Bupati dari PDIP di Pilkada Kuningan, Ini Pernyataan Wakil Sekretaris DPC PDIP

Terpopuler

Sumbang Assist Penyelamat Persib Bandung, Begini Kata Ezra Walian

Tabel Angsuran KUR BRI 200 Juta di Bulan Mei 2024! Lengkap dengan Suku Bunga dan Persyaratannya

Gandeng Sponsor Pinjol, Persib Bandung Dirujak Hingga Bobotoh Sebut Ini

Bisa Menjadi Sarang Ular, Ini Dia 4 Tanaman Hias Pemicu Ular Masuk Ke Dalam Rumah, Hati-Hati Apabila Menanam

Baunya Bikin Ular Pergi Menjauh, Ini Dia 6 Bau Alami Yang Tidak Disukai Ular

Terkini

Jadwal Bioskop Cirebon Grage Mall Hari Ini, Kamis 16 Mei 2024

PARAH! Warga Israel Injak Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza, Jalan Diblokade dengan Batu

Cegah Sebelum Terlambat! Ini Cara Mencegah Gigitan Ular Berbisa, Simak Penjelasannya Demi Keselamatanmu!

Kecoak Bersarang Di Lemari? Tenang, Begini Cara Membasmi Kecoak Di Lemari Pakaianmu!

Aromanya Dapat Mencegah Tikus Masuk Ke Dalam Rumah! Inilah 6 Aroma Alami Yang Dapat Mengusir Tikus Dari Rumah