Hanya saja, lanjut Uha, kenyataan atau realitanya justru patut dipertanyakan. Kenapa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan seperti tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dihindari dan diperbaiki.
BACA JUGA:Oh Ini 10 Warna Cat Tembok Bawa Hoki, Menurut Feng Shui: ‘Bisa Diaplikasikan di Rumah’ Ketahui Yu!
Berulang kali Kabupaten Kuningan dilanda kegagalan dalam pelaksanaan APBD. Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai manifesto kehadiran negara bagi penyelesaian pembangunan di Kuningan tidak berkutik.
Ditambah lagi kondisi psikologis di dalam TAPD itu sendiri sejatinya saling menyandera sehingga mustahil bisa saling mengisi untuk memajukan Kuningan.
"Di berbagai forum pimpinan tinggi pemerintah daerah selalu menyampaikan bahwa kondisi Kabupaten Kuningan sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi pada realitanya tidak pernah ada komitmen dan keseriusan untuk menjalankan fungsi APBD tersebut," sebut Uha.
Komponen APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan tidak pernah dihitung secara cermat.
BACA JUGA:Cari Laptop Gaming Budget? Berikut 5 Laptop Gaming Dibawah 10 Juta untuk Kamu!
Terkesan asal target APBD dapat selesai dan ditetapkan dalam bentuk Perda bersama-sama dengan DPRD.
Pengawasan DPRD Kuningan yang mestinya berfungsi dengan baik dan melakukan evaluasi setiap bulannya ternyata tidak berjalan.
Pemerintah Daerah dan DPRD Kuningan berpikirnya simpel saja bagaimana nanti karena tiap tahun juga APBD ada.
Cara berpikir inilah yang menyebabkan Kabupaten Kuningan gagal bayar terus dan terjun bebas kondisi pembangunannya kembali seperti zaman batu. (*)