Dikatakan koordinator aksi, Tatang, warga merasa prihatin terhadap kondisi desa yang terus mengalami penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
Dijelaskan Tatang, warga sebelumnya sudah mengajak pihak pemerintahan desa untuk melakukan dialog tentang permasalahan tersebut.
"Sebelumnya kami telah melakukan audiensi dengan aparatur Desa Lebakwangi dan BPD, namun permasalahan ini terus berulang," jelas Tatang.
Dana desa yang sebagiannya merupakan hak untuk berbagai lembaga, faktanya tidak pernah tersalurkan.
BACA JUGA:Curah Hujan Tinggi, Kuningan Waspadai Pergerakan Tanah
"Saat ini, hak-hak kelembagaan seperti kader Posyandu, Linmas, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak dibayarkan," ungkap Tatang.
Dengan kondisi itu, dirinya bersama warga lain terpaksa menuntut kepala desa untuk memberikan tanggapan.
"Kami tidak tahu ke mana dana tersebut mengalir, karena hanya kepala desa yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran," ujarnya.
Menurut Tatang, jumlah dana yang belum terealisasi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp250 juta.
BACA JUGA:Hati-Hati Lewati Jalur Cirebon-Kuningan, Marak Pohon Tumbang
Sementara itu, pada tahun 2023, ada banyak anggaran yang juga tidak tersalurkan dengan baik.
Masyarakat menilai bahwa selain kepala desa, ada kemungkinan perangkat desa lain yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini.
Oleh karena itu, mereka menuntut adanya reformasi dalam kepemimpinan desa.
"Kami mencintai Desa Lebakwangi dan ingin perubahan yang lebih baik. Masyarakat akan mengawal kasus ini sampai tuntas," tegasnya.
BACA JUGA:Diterpa Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa 2 Rumah di Cikijing
Adapun aksi yang mereka gelar hari ini, untuk meminta pertanggungjawaban yang pernah diucapkan kepala desa tempo hari.