"Kita sulit secara hukum mendeteksi apakah keterlibatannya langsung atau tidak langsung. Kalau memang ada bukti, saya minta masyarakat segera melapor. Nanti akan kami verifikasi sejauh mana keterlibatannya," ujarnya.
Meski mengaku telah menerima sinyalemen adanya keterlibatan, Nuzul menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi.
Menurutnya, posisi DPRD harus tetap netral dan tidak boleh ada konflik kepentingan, apalagi dalam program yang menggunakan anggaran publik.
Sikap keras Ketua DPRD ini menambah sorotan publik terhadap implementasi MBG di Kuningan.
BACA JUGA:Dari Santri untuk Negeri: Kiprah Santri Husnul Khotimah dalam Pengabdian Masyarakat di Desa Ciketak
BACA JUGA:Kuningan Alami Fenomena Hujan Es, Ini Tanggapan BPBD
Program yang digagas pemerintah pusat dan menjadi sorotan nasional ini memang menuai antusiasme sekaligus kontroversi, terutama soal tata kelola hingga potensi tumpang tindih kepentingan politik dan bisnis.