Bupati Kuningan Temui Menteri Kehutanan, Usulkan Skema Keadilan Ekologis untuk Daerah Konservasi

“Kuningan membatasi eksploitasi alam demi kelestarian lingkungan, tapi desa-desa sekitar hutan justru masih tertinggal dan sebagian besar berada dalam kondisi miskin. Ini adalah ironi,” tegasnya.

Bupati Dian mengusulkan sejumlah program kolaboratif, seperti percepatan legalisasi perhutanan sosial, penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan (LMDH), hingga fasilitasi pemasaran hasil hutan.

BACA JUGA:Raih Peringkat Kedua dalam Survei Kepuasan Publik, Kepala Diskatan Kuningan: Kerja Nyata, Bukan Sekadar Janji

BACA JUGA:Inilah SKPD dengan Pelayanan Terbaik Menurut Survei Jamparing Research, Simak Daftar Lengkapnya

Ia juga meminta izin penggunaan kawasan Perhutani untuk budidaya pangan seperti padi gogo dan jagung oleh kelompok tani hutan, guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi lokal.

Tak hanya itu, pengembangan ekowisata berbasis konservasi juga diajukan, khususnya di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Ciremai, sebagai destinasi wisata edukatif yang melibatkan masyarakat.

Usulan lainnya mencakup rehabilitasi lahan kritis, pengembangan agroforestry berbasis komunitas dengan tanaman unggulan seperti kopi, porang, dan jagung, serta penerapan kebijakan fiskal berbasis ekologi.

Beberapa skema yang diusulkan antara lain Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAEk), insentif berdasarkan tutupan hutan dan upaya konservasi.

BACA JUGA:Rumah BUMN Jadi Jembatan UMKM Lokal Promosikan Sambal Cita Rasa Khas Indonesia ke Mancanegara

BACA JUGA:Survei Jamparing: Kinerja 100 Hari Dian–Tuti Cukup Baik, Tapi Masih Banyak PR

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengentasan kemiskinan di desa konservasi, hingga integrasi indikator lingkungan dalam Dana Insentif Daerah (DID).

Bupati juga mendorong akses terhadap perdagangan karbon dan program REDD+.

“Warga desa hutan adalah penjaga utama kelestarian lingkungan. Sudah sepatutnya mereka mendapatkan hak atas pembangunan yang adil dan sejahtera,” ujar Dian.

Ia menegaskan kesiapan Kuningan menjadi model pembangunan hijau berbasis masyarakat—dengan hutan yang tetap terjaga, air yang berkelanjutan, pangan yang cukup, dan masyarakat yang makmur. (*)

Sumber: