Minimalkan Konflik Sosial, Kemensos Berikan Bantuan

KUNINGAN-Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), menyalurkan Bantuan Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal untuk Kabupaten Kuningan, Rabu (4/11). Penyerahan bantuan dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede. Hadir dalam acara tersebut, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Sunarti, Ketua Dharma Wanita Kemensos RI Grace P Batubara, Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH di dampingi Ketua TP PKK Kuningan Hj Ika Acep Purnama, Camat Kadugede Bagja Gumilar, Muspika Kadugede dan para aparat desa yang mendapat bantuan dari Kemensos RI. Dalam kesempatan itu, Direktur PSKBS Kemensos RI Sunarti, bersama Grace Batubara, menyerahkan bantuan secara simbolik kepada empat Forum Keserasian Sosial (FKS) dan dua Sanggar Seni. “Dengan bantuan ini diharapkan dapat meminimalkan serta mencegah konflik sosial, sehingga menciptakan harmonisasi kebangsaan. Ini menjadi produk unggulan yang dapat dijadikan teladan untuk kita semua,” kata Grace Batubara. Adapun bantuan yang diberikan untuk Kabupaten Kuningan tersebut sebesar Rp700 juta, dengan rincian Rp500 juta Bantuan Keserasian Sosial masing-masing Rp150 juta di empat desa, yakni Desa Tinggar Kecamatan Kadugede, Desa/Kecamatan Ciniru, serta Desa Danalampah dan Desa Tajurbuntu Kecamatan Pancalang. Untuk Bantuan Kearifan Lokal senilai Rp100 juta masing-masing Rp50 juta untuk dua sanggar seni, yakni sanggar seni di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede dan Desa/Kecamatan Ciwaru. Berdasarkan data Direktorat PSKBS, pada TA 2020 untuk Provinsi Jawa Barat terdapat 42 desa/kelurahan mendapatkan bantuan keserasian sosial dan 35 sanggar/kelompok seni mendapatkan bantuan kearifan lokal. Sedangkan secara keseluruhan, Kementerian Sosial memberikan program bantuan keserasian sosial untuk 350 desa dan bantuan kearifan lokal untuk 300 sanggar seni di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Sunarti, untuk komponen pembangunan dalam bantuan keserasian sosial mencakup dialog, pembangunan sarana prasarana publik, pembangunan tugu keserasian sosial, dan biaya operasional FKS. Sedangkan untuk komponen pembangunan dalam bantuan kearifan lokal antara lain diperuntukkan pembelian alat musik tradisional/kostum/perlengkapan kesenian, biaya pementasan, dan biaya operasional sanggar. “Tentang bantuan keserasian sosial dan kearifan lokal dalam rangka pencegahan konflik sosial dan paham radikal, Kementerian Sosial melalui Direktorat PSKBS menyelenggarakan bantuan keserasian sosial dan kearifan lokal,” ujarnya. Mekanisme pengajuan bantuan, lanjut Sunarti, dilakukan oleh pemerintah desa kepada dinas sosial kabupaten/kota. Setelah itu melalui rekomendasi pemerintah provinsi, kemudian dapat diusulkan ke kementerian sosial. “Bantuan keserasian sosial ditujukan untuk meningkatkan semangat gotong royong, mencegah konflik dan bencana sosial, serta meningkatkan komitmen masyarakat untuk menjaga perdamaian. Sedangkan bantuan kearifan lokal untuk mencegah radikalisme dan meningkatkan ketahanan masyarakat dengan merawat kearifan lokal,” terang dia. “Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, kementerian sosial hadir untuk menjaga dan merawat harmonisasi kebangsaan,” imbuhnya. Sementara itu, Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH, dalam sambutannya mengatakan, dalam suasana pandemi Covid-19, Kabupaten Kuningan menjadi salah satu kabupaten yang mendapat perhatian dari Kemensos RI, dalam rangka penanganan dampak sosial di masyarakat pada masa pandemi. “Kami ucapkan terima kasih dengan adanya perhatian dari Kemensos RI, baik semasa pandemi Covid-19 maupun sebelumnya dan masa yang akan datang. Terutama terkait turunnya bantuan keserasian sosial dan penguatan kearifan lokal ini pada beberapa desa di Kabupaten Kuningan,” kata bupati. Bupati Acep menjelaskan, Kabupaten Kuningan memiliki karakteristik yang luar biasa. Di samping perbedaan geografis antar desa, juga terdapat pluralisme dan perbedaan karakteristik, adat dan etnis, bahkan agama semuanya ada di Kuningan. “Namun begitu, hingga saat ini tidak ada konflik yang bisa menjadi pemecah belah persatuan. Karena kami semua menyadari adanya perbedaan itu, dan tidak mudah terpancing isu-isu yang mengganggu stabilitas daerah,” sebutnya. (muh)

Sumber: