Era Canggih, Tak Perlu Kunker ke Luar Pulau
![Era Canggih, Tak Perlu Kunker ke Luar Pulau](https://radarkuningan.disway.id/uploads/sites/57/2020/11/Suasana-gedung-DPRD-Kuningan-yang-belakangan-ini-menjadi-perhatian-publik-Kuningan-bahkan-nasional..jpg)
KUNINGAN–Rencana kegiatan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka studi banding (stuban) DPRD Kuningan ke luar pulau, menuai kritik pedas dari berbagai pihak. Salah satunya dari LSM Merah Putih, yang menyebut di zaman serba canggih ini tidak perlu stuban jauh-jauh ke luar pulau. “Saran saya, lebih baik ditangguhkan saja. Apa urgensitasnya juga stuban ke luar kota, apalagi sampai ke luar pulau. Gak sekalian aja ke luar angkasa. Ini zaman sudah sangat canggih,” ketus aktivis LSM Merah Putih Boy Sandi Kartanegara, kemarin (19/11). Menurut Boy, bila ingin mencari bahan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman para anggota DPRD, itu bisa dilakukan jarak jauh. Apalagi di masa pandemi seperti ini, semua serba dilakukan dengan daring. Webinar, zoom meeting dan sejenisnya, sudah jadi santapan masyarakat saat ini. “Tunjukkanlah rasa empati pada kondisi masyarakat menghadapi pandemic. Apakah dalam penanganan dampak Covid-19 cukup dengan membagi sembako berkala, sehingga bisa menuntaskan kehidupan masyarakat?” ucapnya. Ia meminta agar DPRD Kuningan dapat membuktikan juga bahwa mereka dipilih rakyat itu karena cerdas dan pintar, sehingga tidak perlu stuban wara-wiri ke sana ke mari hanya untuk mencari referensi dalam menyusun aturan. “Ini zaman sudah canggih banget, anak-anak TK atau preschool (playgroup, red) juga sudah melek gadget. Kalau memang (DPRD) cuma pengen jalan-jalan, lebih baik gentle saja pada rakyat. Katakan saja bahwa kami juga manusia yang butuh hiburan atau refreshing. Anggarkan saja piknik DPRD setahun 2 kali dalam penyusunan APBD. Gak usah pake dalih studi banding dan sebagainya. Tinggal nanti publik mau paham atau tidak,” ujar Boy. Menurut pria berambut gondrong ini, risiko menjadi pejabat publik termasuk anggota DPRD, memang seperti itu. Mereka harus siap dikritik atau dicaci sekalipun, karena publik sudah menanggung dan memfasilitasi hidupnya selama menjabat. “Intinya, saya berharap mohon dikaji kembali lah soal rencana stuban ke luar pulau tersebut. Tak perlu lagi menambah caci-maki publik kepada lembaga yang seharusnya segera berbenah ini,” saran Boy lagi. Kalau saja agenda stuban DPRD Kuningan ke luar pulau itu dibatalkan, maka menurut Boy, anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Masa pandemi ini sudah membuat sendi-sendi perekonomian masyarakat rapuh. “Perkuatlah itu sesuai dengan tupoksi masing-masing komisinya. Semua sektor kan terpukul, rumuskan saja sektor mana yang harus diselamatkan agar bisa bertahan,” ungkap Boy memberi solusi. “Anggaran (stuban DPRD ke luar Pulau) ratusan juta pastinya. Sekwan (HM Nurdijanto, red) harus mampu merasionalisasi denyut dan langkah DPRD. Ia bukan sekadar pelayan. Karena wajah DPRD tergantung kemampuan sekwan untuk meriasnya,” sindir Boy. Sementara itu, di gedung DPRD Kuningan, Radar mencoba kembali untuk menemui Sekwan HM Nurdijanto SH MSi, untuk diwawancara terkait sejumlah persoalan di DPRD, termasuk mengkonfirmasi rencana stuban 4 Komisi DPRD Kuningan ke luar pulau. Namun ia tengah sibuk dengan penerimaan sejumlah tamu. Sebelumnya, kabar akan adanya kembali Kunker DPRD Kuningan ke luar pulau, yakni Pulau Lombok NTB, Pulau Bali, dan Pulau Sumatera di Lampung, dibenarkan salah seorang anggota DPRD Fraksi Gerindra Bintang, Sri Laelasari. Ia sendiri bersama pimpinan dan anggota Komisi III DPRD, akan berkunjung ke Lampung. “Komisi 3 mah Lampung, yang lainnya masih abu-abu. Ada yang ke Bali, Lombok, dan lain-lain. Semua (berangkat) tanggal 25 November, habis paripurna. Coba ke Sekwan,” kata Sri, seraya mengarahkan agar juga ditanyakan ke Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kuningan, Ria Afriani SE MSi. Radar pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke pimpinan DPRD, namun lagi-lagi tidak membuahkan hasil. Seakan semua kompak untuk tidak memberikan komentar kepada media, pasca ada kasus “limbah” yang menyeret Ketua DPRD Nuzul Rachdy dilengserkan dari jabatannya. Sebelumnya pula, pada awal tahun 2020, jajaran DPRD Kuningan telah melakukan kunjungan kerja ke luar pulau. Meski banyak yang mengkritik, kegiatan “jalan-jalan” yang dibalut stuban tersebut tetap saja dilaksanakan tanpa menghiraukan kritikan masyarakat. (muh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: