Kampung Baru Disawer Rp2,6 M, Masih Banyak Sarana dan Prasarana yang Belum Layak

“Ada Pak Kuwu, Pak RT dan lain-lain yang beberapa kali datang ke kami sambil menangis. Tulungan (tolongin, red), kami kena musibah. Di tempat lain mah bantuannya bagus, coba dong air-air mah (bagi warga Kampung Baru Rambatan),” ungkap Purnama, politisi PDIP yang pensiunan anggota Polri itu.

Pihaknya sudah sepakat anggaran dari provinsi sebesar Rp2,6 miliar tahun ini harus sudah direalisasikan. Sehingga jalan di Kampung Baru Desa Rambatan bisa bagus, syukur-syukur jika terealisasi dengan listriknya, karena hal ini sudaah menjadi komitmen Komisi 3 DPRD.

“Sekarang kami di Dewan berkewajiban memperjuangkan masyarakat. Jangan dilihat besar kecilnya. Semoga ke depan Kampung Baru ini menjadi kampung yang sejahtera dan mandiri. Sekarang mah yang tani bertani, yang dagang dagang. Biarkan kami yang memperjuangkan. Kami berkumpul begini bukan uang pribadi, tapi ini uang masyarakat,” harap Purnama, seraya memastikan di Kampung Baru tersebut terdapat sekitar 300-an warga dengan 175 Kepala Keluarga (KK).

Khusus untuk sarana PAUD, hal itu mendapat tanggapan dari Hj Elin Lusiana. Menurut istri H Ade Petruk ini, permintaan sarana PAUD akan disampaikannya langsung kepada Hj Ika Acep Purnama sebagai Bunda PAUD Kabupaten Kuningan.

“Ada satu hal yang belum terjawab, soal PAUD. Insya Allah nanti apa saja yang dibutuhkan tentang PAUD, nanti saya sampaikan kepada Ibu Bupati, karena beliau sebagai Bunda PAUD,” janji Elin.

Seperti diketahui, beberapa tahun lalu, Desa Pinara Kecamatan Ciniru (sekarang warganya direlokasi ke Desa Rambatan), mengalami musibah longsor yang cukup dahsyat. Atas kejadian tersebut, pemerintah memastikan desa tersebut masuk zona tidak aman lagi untuk dihuni, sehingga terpaksa warga setempat harus rela meninggalkan tanah kelahirannya itu.

Kini, ratusan warga terpaksa harus menempati Huntap Kampung Baru di Desa Rambatan. Sayangnya, mereka merasa kurang diperhatikan pemerintah, tidak seperti di tempat lain yang juga direlokasi oleh pemerintah.

Atas kondisi tersebut, mereka pun mengadukan nasibnya ke Komisi 3 DPRD, agar keluhannya itu dapat tersampaikan kepada Pemerintah Daerah. Mereka meminta agar dapat diperhatikan dari berbagai sarana, mulai dari air bersih, pendidikan, sarana agama, jalan, dan lain sebagainya. (muh)

Sumber: