Pemda Gagal Bayar, Fungsi Pengawasan DPRD Lemah

Radarkuningan.com, KUNINGAN - Pengamat kembali menyoroti gagalnya Pemkab Kuningan dalam melakukan pembayaran sejumlah proyek dan program untuk APBD TA 2022 sebesar Rp94 miliar lebih. Kondisi ini juga dipandang sebagai kegagalan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. 

Pengamat politik Irham Maulana mengatakan, munculnya masalah kegagalan pembayaran dalam APBD 2022 tak semata-mata tanggung jawab eksekutif.  Melainkan juga menjadi tanggung jawab DPRD selaku pengawas eksekutif. 

"Terlepas itu Pemkab Kuningan gagal bayar, tunda bayar, bayar nanti, atau apa, menurut saya itu juga menjadi tanggung jawab DPRD. Dewan memiliki fungsi pengawasan, apakah itu dilaksanakan atau tidak," kata Irham, Rabu 18 Januari 2023.

BACA JUGA:Jangan Kaget, Ternyata Desa Cibingbin Miliki 63 Kamera Pengawas

Menurutnya, ketika merencanakan berbagai program kegiatan, dalam hal ini perancangan APBD 2022 seharusnya dilakukan dengan matang. Terutama terkait rancangan pendapatan daerah dari PAD. Sehingga persoalan seperti yang saat ini muncul dapat diantisipasi dengan baik. 

"Pembahasan RAPBD itu kan tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini TAPD. Dewan juga kan ada Banggar yang otomatis saling berkomunikasi dengan TAPD. Harusnya kegagalan bayar ini tidak boleh terjadi," tutur dia. 

Irham mengungkapkan, kalau saja angka Rp94 miliar lebih dari gagalnya pembayaran pada APBD TA 2022 akan dibayar pada APBD 2023 ini, dikhawatirkan kejadian serupa muncul kembali pada pelaksanaan APBD tahun berikutnya. Sehingga kembali akan ada kegagalan-kegagalan bayar kembali seperti saat ini. 

BACA JUGA:Ridwan Kamil Segera Gabung Golkar

"Bayangkan saja, kalau ini dibayar dari APBD 2023, kalau nanti pendapatan tidak sesuai target lagi, maka saya khawatir akan menumpuk pada tahun depan dan seterusnya. Ya mudah-mudahan saja pendapat daerah pada 2023 ini bertambah banyak," harapnya. 

Irham kembali menekankan agar DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan baik, salah satunya fungsi pengawasan dan budgeting. Jangan sampai karena akan memasuki tahun politik, malah ada komitmen di belakang layar dengan eksekutif untuk kepentingan Pileg 2024.

BACA JUGA:Tak Takut Digigit, Keluarga Miftah Pelihara Ular Sanca

"Kita sangat mengharapkan DPRD fokus bekerja dengan menjalankan fungsinya yang lebih baik. Rakyat sekarang sudah pintar-pintar, jangan sampai Wakil Rakyat malah mengawasi wakilnya, dan juga mengawasi eksekutif secara langsung," tuturnya. (*)

Sumber: