SKPD Megap-megap, Pemangkasan Anggaran 2023 untuk Bayar Utang Pemda
Reporter:
Agus Sugiarto|
Editor:
Agus Sugiarto|
Senin 06-02-2023,12:09 WIB
Dari gedung ini, Bupati Acep Purnama memimpin roda pemerintahan Kabupaten Kuningan. (Agus)--
RADARKUNINGAN.COM, KUNINGAN- Selama tahun 2023, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Kuningan, benar benar harus mengencangkan ikat pinggang.
Menyusul rencana pemangkasan anggaran atau refocusing oleh Bupati Acep Purnama, guna menutupi pembayaran utang tahun 2022 lalu ke pihak ketiga.
Besaran pemangkasan anggaran SKPD bervariasi antara 50 sampai 60 persen. Dengan pemangkasan ini, berimbas terhadap program kerja yang sudah direncanakan setiap SKPD di tahun 2023.
Ini adalah kali ketiga Pemkab Kuningan melakukan refocusing. Yakni tahun 2020 dan 2021 saat pandemi Covid-19.
BACA JUGA:Desa Karangbaru Diteror Uyah Badag dan Melati, Ternyata Ini Khasiat dan Kegunaan
Refocusing ini bukan hanya berdampak terhadap program kerja yang sudah dirancang, setiap SKPD juga harus menghemat pengeluaran rutin kantor.
Seperti membayar tagihan listrik, air, pembelian alat tulis kantor (ATK), dan honor untuk pegawai honorer di instansi tersebut.
Rencana pemangkasan anggaran di setiap SKPD diakui oleh I Putu Bagiasna, Kepala Dinas DPKPP Kuningan. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi berapa persen anggaran yang dipangkas.
Namun setahu dirinya dari beberapa kali rapat koordinasi bersama SKPD lainnya, besaran pemangkasan sekitar 50 hingga 60 persen.
"Belum tahu pastinya, berapa persen. Belum ada keputusan resmi. Yang pasti, penyesuaian anggaran ini berdampak terhadap semua program kerja di dinas DKPP. Kami harus merestart ulang kembali. Penghematan juga wajib dilakukan dalam belanja rutin," ujar Putu Bagiasna.
Kalimat yang sama dilontarkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Muhammad Mutofid. Pejabat yang dikenal tegas itu tak mempersoalkan rencana rasionalisasi anggaran 2023. Pihaknya sangat ikhlas dengan rencana tersebut demi kemajuan Kabupaten Kuningan.
Mutofid bilang, rasionalisasi anggaran untuk instansi yang dipimpinnya sekitar 60 persen dari total anggaran yang tertera di APBD Kuningan tahun 2023.
"Bagi kami tak masalah jika anggaran Dishub dirasionalisasi. Kami akan tetap bekerja maksimal dengan anggaran yang ada. Semua ini demi Kuningan," tegas Mutofid, Senin 6 Februari 2023.
Sebelumnya pekan lalu, Bupati Acep Purnama tak menampik soal rencana rasionalisasi anggaran anggaran tahun 2023. Bupati memilih kata rasionalisasi ketimbang recofusing untuk menyelesaikan persoalan gagal bayar Pemda Kuningan sejumlah Rp94 miliar.
Menurut Acep, penyelesaian masalah tersebut yakni dengan akan dilakukannya penyesuaian rasionalisasi anggaran tahun 2023. Karena akan ada penyelesaian yang jelas, Acep berharap DPRD untuk tidak mempansuskan persoalan tersebut.
Acep berharap Selasa besok, TAPD akan segera melakukan rapat dengan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut. Ia memastikan pembahasan sebelumnya dilakukan siang malam, dan baru terselesaikan Senin sore ini.
"Semuanya sudah selesai. Insya Allah skema pembayaran, kapan pembayarannya, itu semua sudah diatur. Mudah-mudahan dana-dana yang ada baik dari pendapatan maupun yang lainnya, semuanya bisa disesuaikan," harap Acep.
Sementara Ketua DPRD Nuzul Rachdy menjelaskan bahwa pertemuan eksekutif dengan legislatif tersebut sangat penting dilakukan, sebagai pencerahan. Mengingat pihak eksekutif telah menunaikan janjinya Senin ini, dimana sebelumnya Banggar DPRD meminta agar TAPD menyampaikan progres penyelesaian masalah gagal bayar tersebut.
"Hari ini eksekutif telah menunaikan janjinya untuk menjelaskan progres kepada kami. Sebetulnya kedaruratan anggaran ini kan kita harus belajar dari tahun 2021- 2022 saat pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada kedaruratan anggaran," kata Nuzul.
Saat pandemi itu, kata Nuzul, penyelesaiannya dengan refocusing anggaran dengan dasar instruksi Presiden. Sedangkan untuk saat ini terkait kedaruratan anggaran gagal bayar, itu disebabkan adanya target beberapa pendapatan yang tidak masuk di tahun 2022.
"Maka dari itu, kita harus lakukan rasionalisasi anggaran, bukan refocusing. Yang 94 miliar sudah dinyatakan hutang, penyelesaiannya nanti dilakukan di 2023. Lalu apakah mengganggu APBD 2023?, ya pasti ada lah," sebut Zul, sapaannya. (Agus)
.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
