Bupati Acep Belum Pasti Gelar Mutasi, Pemerhati: Bikin Karir Pejabat Pemkab Kuningan di Persimpangan Jalan

Jika diterapkan, tentu akan membuahkan hasil kerja yang optimal di akhir masa duet kepemimpinan Acep-Ridho," kata Jarwo.

Artinya, lanjut dia, Bupati Acep selaku pimpinan tertinggi lembaga eksekutif Kabupaten Kuningan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penataan stafnya. Tanpa bayang intervensi dari siapapun juga.

"Kalau kabinet yang dibentuk di akhir masa kepemimpinan mengalami kegagalan, yang akan dimintai pertanggung jawaban bupati. Bukan pihak manapun apalagi yang melakukan intervensi," tandas Jarwo.

BACA JUGA:Menang Penghitungan Suara, Mantan Kepala Desa Sangkanerang Kuningan, Ahmad Suteja Rajai Perolehan Suara

Menurut dia, yang patut menjadi perhatian Bupati Acep ketika hendak melakukan perombakan kabinet di akhir masa jabatannya adalah bisa menghilangkan unsur politis.

"Kendati Acep merupakan pejabat politik, tapi hendaknya saat melakukan kebijakan promosi, rotasi dan mutasi jabatan stafnya bisa meniadakan unsur politis. Proses mutasi, rotasi dan promosi harus tetap bersandar pada kapasitas dan prestasi  yang melekat pada stafnya," papar Jarwo.

BACA JUGA:Pasca Wafatnya Satu Pemilih, Pilkades Sangkanerang, Kuningan Lancar Jaya, Warga Antusias Gunakan Hak Pilihnya

Namun jika penataan birokrat tidak terlaksana hingga akhir masa jabatan, aksn berdampak kurang baik.

Apalagi kalau tetap membiarkan terjadinya kekosongan pada puluhan jabatan dari Eselon 2, 3 dan 4, maka akan mengganggu etos kerja birokrasi di lingkup Pemkab Kuningan. 

BACA JUGA:INNALILLAHI, Usai Nyoblos, Pemilih Pilkades di Desa Sangkanerang, Kuningan Pingsan Lalu Meninggal Dunia

"Terlebih saat Pemkab Kuningan dinahkodai pimpinan yang berstatis Pj (Penjabat), yang kewenangan tidak  sepenuh kewenangan bupati definitif," pungkas dia. (Agus)

Sumber: