Anggaran SKPD Resmi Dirasionalisasi 50 Persen, Soedjarwo: Harusnya Anggaran Pokir Dewan Juga Dipangkas

Pemerhati kebijakan daerah, Soedjarwo angkat bicara terkait anggaran pokir yang tak mengalami rasionalisasi.

Jarwo, panggilan akrabnya bilang, seharusnya wakil rakyat juga memiliki empati terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang kembang kempis.

Caranya, wakil rakyat merelakan anggaran pokir untuk ikut dirasionalisasi seperti halnya yang dialami SKPD.

BACA JUGA:Soal Siapa Nama Calon Penjabat Bupati, Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kuningan Bilang Begini

Pemotongan anggaran pokir tentu akan membuat beban daerah sedikit berkurang. 

"Tak elok rasanya jika anggaran pokir tak dirasionalisasi sementara SKPD menjerit karena anggarannya dipotong. Idealnya, wakil rakyat bermurah hati dan sukarela meminta pemerintah melakukan hal yang sama. Ini sebagai bentuk rasa adil," tegas Jarwo, Selasa 22 Agustus 2023.

Jarwo juga melihat, anggaran pokir yang mayoritas dialokasikan untuk proyek fisik di desa dan sekolah, kurang nyambung.

Alasannya, pembangunan fisik di lingkungan desa sepenuhnya tanggung jawab pemerintahan desa 

BACA JUGA:UNIK, di Gedung Perjanjian Linggarjati, Kuningan, Kamar Delegasi Indonesia dan Belanda Saling Berhadapan

"Sekarang desa kan sudah memiliki Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) yang cukup besar. Maka jalan lingkungan di desanya adalah tanggung jawab pemdes. Jadi, tak perlu anggaran pokir untuk memperbaiki jalan lingkungan," ujar Jarwo.

Begitu juga dengan pokir untuk pisik pembangunan fasilitas sekolah.

Sepeti pemagaran dan ketersediaan kamar mandi atau WC. Itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membangunnya.

BACA JUGA:Tak Ada Anggaran, Sapton dan Panahan Lenyap dari Perayaan Hari Jadi Kuningan, Ini Jawaban Ketua PHBN

"Saya kira sudah ada penanggung jawabnya. Maka dari itu, anggaran pokir juga seharusnya dipotong, atau kalau bisa ya ditiadakan. Agar beban keuangan daerah berkurang," saran Jarwo.  (Agus)

Sumber: