MULAI PANAS! Gibran Diminta Mahfud MD Sebutkan Investor IKN, Cak Imin Kena Sindir

MULAI PANAS! Gibran Diminta Mahfud MD Sebutkan Investor IKN, Cak Imin Kena Sindir

Gibran Rakabuming Raka menyinggung soal IKN di debat cawapres sesi 2.-KPU RI-radarkuningan.com

RADARKUNINGAN.COM - Sesi debat kedua untuk cawapres yang dihelat KPU RI mulai memanas, saat cawapres Gibran Rakabuming Raka ditanya soal investor IKN.

Cawapres pasangan nomor 02 itu, ditanya oleh Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Namun bisa dijawab dengan lugas. 

Pertanyaan untuk Gibran Rakabuming Raka dari panelis berawal dari Sub Tema Tata pengelolaan APBN dan APBD. 

"Hanya 1/3 APBD yang dapat digunakan untuk meembiayai pembangunan. Mana yang menjadi pilihan prioritas, apakah infrastruktur fisik atau kualitas SDM," demikian pertanyaan dibacakan oleh moderator.

BACA JUGA:Cak Imin Ditanya Soal Investasi, Mahfud MD Bilang Terlalu Normatif

Merespons itu, Gibran Rakabuming menyatakan bahwa tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, hanya 20 persen. "Ini banyak yang gagal paham. Sisanya pembiayaan dari investasi luar negeri dan dalam negeri," katanya. 

Menurut dia, infrastruktur fisik dan SDM sama-sama penting. Dua-duanya harus mendapatkan perhatian. 

"Untuk fisik tidak selalu harus dari APBN misalnya dengan swasta, CSR. Apa PR kita ke depan? Harus bisa menambah penerimaan negara," bebernya. 

Ke depan, kata Gibran, dirinya ingin membentuk Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga bisa lebih luas jangkauannya. Kemudian ingin menaikan rasio pajak.

BACA JUGA:Mahfud MD Ditanya Soal Digitalisasi, Singgung Disrupsi, Gibran dan Cak Imin Bilang Gini

Menanggapi itu, Mahfud MD mengatakan: "Mas Gibran saya sangat tertarik dengan IKN. Itu bagus, warisan dari Pak Jokowi," tanya dia. 

Sejauh yang kita baca, sambung Mahfud MD, belum ada investor yang masuk. Kalau sudah ada, sebutkan dua atau satu. 

"Saya setuju agar ke depannya mengundang investor. Tapi pendanaannya sesuai dengan tujuan," ungkapnya. 

Sementara itu, Muhaimin Iskandar menyatakan, yang paling penting bukan infrastruktur dulu atau SDM dulu. Tapi kemampuan membaca skala prioritas. IKN kalau hanya mengandalkan APBN hampir Rp 500 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: