Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Terpilih Tolak Mobil Dinas Baru

BACA JUGA:Nama-Nama Pejabat yang Berpeluang Menjadi Pj Sekda Kuningan

Dirinya yang juga duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan sebagai fungsi pengawasan, tentu berharap bahwa pengalihan anggaran tersebut harus diketahui secara transparan. 

Bagaimana pengalihan anggaran tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.

"Jadi kita bisa mengetahui bahwa anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan apa, sehingga bisa benar-benar digunakan secara optimal demi kepentingan rakyat," sambungnya.

Dalam hal keuangan, Pemkab Kuningan lanjutnya, ingin pengawasan berjalan dengan baik agar penghematan ini berdampak nyata.

BACA JUGA:Jabatan Pj Sekda Segera Berakhir, Pemkab Kuningan Sudah Usulkan Satu Nama JPT ke Pemprov Jabar

"Misalnya untuk pendidikan atau infrastruktur," tegasnya.

Dirinya juga menyoroti aturan mengenai mobil dinas yang bisa didum (dijual kepada pejabat setelah masa jabatan berakhir). 

Ia menilai bahwa selama kendaraan dinas masih dalam kondisi baik dan layak pakai, tidak ada salahnya tetap dipergunakan agar tidak membebani anggaran daerah.

"Kaitan dengan mobil dinas yang bisa didum setelah lima tahun menjabat, bahwa hal itu tidak mengikat," kata Harnida.

Namun menurut Harnida, misalkan mobil dinas masih kondisi prima dan sangat bagus, tidak ada salahnya bisa dipergunakan kembali sebagai mobil dinas. 

"Sehingga tidak perlu pengadaan terlebih dahulu untuk mobil dinas baru, jika tidak terlalu mendesak," tegasnya.

Dengan begitu, anggaran untuk pengadaan kendaraan, bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

"Ini kan juga menghemat anggaran yang ada, penghematan yang sangat luar biasa. Sehingga anggaran bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat," paparnya.

Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi contoh pengelolaan keuangan daerah yang bijaksana. 

Sumber: