Pemangkasan Anggaran Damkar Kuningan Dilakukan 2 Kali di Tahun 2025

Personel Damkar Kuningan harus tetap melayani aduan masyarakat di tengah pembatasan anggaran.-Tangkapan layar-Radar Kuningan
BACA JUGA:Anggaran Damkar Dipangkas 50 Persen, Aduan Dialihkan ke Nomor Kuningan Melesat
"Kemarin pagi ada laporan OTU, lalu ada warga yang meminta bantuan mengevakuasi kucing jatuh ke sumur. Untungnya, kucing bisa diangkat oleh warga. Tapi bagaimana jika nanti ada kejadian yang lebih serius? Kami harus turun tangan, meskipun anggaran sudah tidak ada," tuturnya dengan nada prihatin.
Pemangkasan anggaran terjadi dua kali, menyebabkan Damkar harus bertahan dengan sumber daya yang semakin minim.
"Saat penyusunan anggaran murni 2025, nominalnya sudah dipangkas hingga 60 persen dari tahun sebelumnya. Belum selesai di situ, setelah Januari–Februari, ada lagi pemangkasan 50 persen dari APBD perubahan," jelas Andri.
Dampaknya, kesejahteraan anggota ikut tergerus. Tidak ada tambahan penghasilan atau THR menjelang Lebaran, sementara beban kerja justru semakin berat.
"Kami ingin tetap melayani, tapi bagaimana? Jika tidak ada anggaran, bagaimana operasional kami? Tidak ada bahan bakar, tidak ada peralatan yang memadai. Kami bukan tidak berupaya, tapi kenyataan ini sangat berat," tambahnya.
Untuk itu, Damkar berencana menemui Bupati Kuningan guna melaporkan kondisi ini secara langsung. Mereka berharap ada solusi terbaik agar pelayanan kepada masyarakat tidak semakin tergerus.
Situasi ini pun mendapat perhatian dari masyarakat dan anggota Damkar sendiri. Keris Ferdiansyah, salah satu personel Damkar, menilai kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan layanan pemadam kebakaran.
"Efisiensi anggaran memang penting, tapi Damkar adalah layanan dasar yang langsung berhubungan dengan nyawa dan keselamatan warga. Jika kami dibatasi, bagaimana masyarakat akan tertolong?" ujarnya.
Keris juga menyoroti uji coba pembatasan layanan yang dilakukan sehari. Hasilnya, masyarakat sangat kecewa karena Damkar yang biasanya cepat tanggap, kini harus memilih-milih laporan yang bisa ditangani.
"Kami biasanya fast response. Begitu ada laporan, langsung ke lokasi. Sekarang, kami harus berpikir ulang karena anggaran yang terbatas," katanya.
Kini, Damkar Kuningan menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin tetap memberikan pelayanan terbaik. Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat mereka harus berhitung sebelum bergerak.
Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin sulit mendapatkan bantuan cepat dalam situasi darurat. (Bubud Sihabudin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: