Pansus Gagal Bayar Panggil Kepala SKPD, Haris Minta Kerja Pansus Jangan Terlalu Lama

Rabu 22-02-2023,06:39 WIB
Reporter : Agus Sugiarto
Editor : Agus Sugiarto

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Pansus gagal bayar bentukan DPRD Kuningan, terus bekerja menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pemkab Kuningan.

Antara lain memanggil sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 

Tujuannya, untuk memperoleh keterangan perihal penyebab pemerintah daerah gagal bayar di tahun anggaran 2022.
  Pansus yang diketuai politisi senior dari Partai Golkar, H Yudi Budiana seolah berpacu dengan waktu menuntaskan program yang sudah disusunnya bersama anggota pansus gagal bayar lainnya.   BACA JUGA:WAJIB WASPADA, Empat Desa di Kuningan Diterjang Longsor   BACA JUGA:Tebing Mulai Ambrol, Jalan Lingkar Timur Kuningan Bakal Ditutup?   Namun ada juga yang meminta agar pansus segera menyelesaikan tugasnya. Seperti yang diungkapkan pemerhati kebijakan dan hukum daerah, Abdul Haris.   Pria bertubuh kurus itu beralasan pemerintah daerah sudah berusaha mengatasinya persoalan gagal.    Itu dibuktikan dengan pembayaran sertifikasi guru, TPP ASN dan juga pembayaran ke pihak ketiga.   Apalagi sebelumnya, Bupati Acep Purnama, Wabup Ridho Suganda dan Sekda Dian Rachmat Yanuar sudah berjanji jika piutang yang tertunda pembayarannya akan tuntas di bulan April.   BACA JUGA:Keren! BSI Melesat Jadi Bank Terbesar ke -6 di Indonesia   "Saya kira, pemerintah daerah sudah memperlihatkan itikad baiknya dengan melakukan pembayaran. Karena itu, masa kerja pansus harus dipercepat. Jangan terlalu lama, supaya kinerja pemerintah lebih fokus melayani masyarakat," tegas Abdul Haris, Rabu 22 Februari 2023.   Menurut Haris, kendati pembayaran ke pihak ketiga dilakukan bertahap, namun itu sudah menunjukkan komitmen pemerintah menepati janjinya.   Kecuali kalau pemerintah daerah ingkar janji dan mengabaikan pembayaran utang, barulah wakil rakyat menyemprit bupati dan jajarannya.   BACA JUGA:ALHAMDULILLAH, TPP ASN dan Sertifikasi Guru di Kuningan Sudah Cair   BACA JUGA:HATI-HATI, Tebing Jalan Lingkar Timur Kuningan Rawan Longsor   "TPP ASN sudah dibayarkan meski baru satu bulan, dari tiga bulan yang tertunda. Kemudian sertifikasi guru juga sudah cair. Utang ke pihak ketiga sudah dicicil. Lantas apalagi yang akan diteliti pansus? Saya pikir, pansus akan buang buang waktu saja," cetus Haris    Haris juga berharap, anggaran untuk pokok pokok pikiran dewan dirasionalisasi untuk menyeimbangkan neraca keuangan APBD Kuningan.   Jika tidak dirasionalisasi, dan tetap di angka yang ada di APBD, maka akan menimbulkan rasa tidak adil.    "Setahu saya, anggaran itu berapa persen dari pendapatan asli daerah. Kalau pendapatan asli daerah tidak tercapai, ya seharusnya anggaran pokir juga dikurangi. Jika tidak mau dirasionalisasi, bentuk saja pansus pokir," usul Haris. (*)
Tags : #tunda bayar #pengamat #pansus #gagal bayar #dprd kuningan #berita terkini
Kategori :

Terkait

Terpopuler

Terkini