Tunjangan Anggota Dewan Dinilai Besar, Ketua DPRD: Pemerintah yang Membuat Regulasi

Diakui Nuzul, semua anggota dewan hanya menerima semua yang sudah diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Pemerintah yang membuat aturan ini pun beranggapan bahwa tunjangan tersebut memang dibutuhkan agar tugas dewan bisa berjalan optimal," jelasnya.

Nuzul menambahkan, nominal tunjangan yang diterima juga tidak ditetapkan sepihak, melainkan melalui mekanisme penilaian tim appraisal. 

Menurutnya, dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban, jumlah tersebut masih tergolong rasional.

Dalam kesempatan itu, Nuzul Rachdy mengakui bahwa selama setahun terakhir DPRD tidak lepas dari sorotan dan kritik masyarakat. 

BACA JUGA:Dua ASN Kuningan Masuk 10 Besar PNS Berprestasi Tingkat Jawa Barat 2025

BACA JUGA:2 Tahun Lagi Pensiun, Oknum Guru Terduga Pelecehan Terhadap Murid SD di Kabupaten Cirebon

"Selama satu tahun kinerja DPRD, kami tidak menampik bahwa banyak kritikan dan saran yang masuk kepada kami,” ujar Nuzul Rachdy.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi kritis oleh pengamat politik, Sujarwo. Ia menyoroti persoalan empati DPRD terhadap kondisi Kabupaten Kuningan yang sedang menghadapi keterbatasan fiskal.

"Langsung saja, saya menanyakan di mana empati anggota dewan. Teman-teman ASN sudah ikhlas kalau TPP-nya dipotong, bahkan yang kecil pun kena. Sementara itu, anggota dewan justru mendapat tunjangan yang besar,” tanya Mang Ewo.

Sejumlah narasumber hadir dalam forum tersebut, di antaranya Ketua DPRD Nuzul Rachdy, Sekretaris DPRD Dr Deni Hamdani, akademisi sekaligus anggota ICMI Dede Awaludin, pengamat politik Sujarwo atau akrab disapa Mang Ewo, serta Agi Rahaden.

Namun, perhatian publik justru tertuju pada absennya dua fraksi yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS, yang memilih tidak menghadiri forum evaluasi kinerja setahun DPRD.

Sumber: