Lakukan Kunjungan Ke Beijing, Presiden Prabowo Subianto Bahas Proyek Tembok Laut Senilai Rp1.300 Triliun!

RADARKUNINGAN.COM - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan penting ke Beijing pada Rabu (3/9) dan membahas megaproyek giant sea wall bersama Presiden China, Xi Jinping.

Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan negosiasi untuk mencoba melakukan realisasi rencana pembangunan salah satu proyek besar ini di masa mendatang.

Proyek raksasa ini memiliki nilai investasi fantastis, yakni sekitar US$80 miliar atau setara Rp1.300 triliun.

Rencananya, tembok laut raksasa tersebut akan dibangun membentang sepanjang 500 hingga 700 kilometer di Pantura Jawa, mulai dari Banten hingga Gresik.

BACA JUGA:Yamaha Sediakan Promo Menarik dan Special Treatment Buat Konsumen di Hari Pelanggan Nasional

Pemerintah menargetkan proyek ini menjadi benteng utama dalam mencegah banjir rob yang selama ini menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir utara Jawa.

Diskusi mengenai giant sea wall berlangsung setelah parade militer terbesar China yang juga dihadiri Presiden Prabowo.

Pertemuan ini diyakini bukan hanya simbol diplomasi, tetapi juga menjadi langkah strategis Indonesia untuk menjajaki kemungkinan kerja sama teknis maupun dukungan finansial dari Beijing.

Menurut sumber resmi, pembahasan tersebut mencakup peluang transfer teknologi, dukungan pendanaan, serta keterlibatan perusahaan-perusahaan konstruksi besar asal China.

BACA JUGA:Respect! Tak Bisa Gabung Timnas Indonesia di FIFA Matchday, Mees Hilgers Langsung Telpon Erick Thohir 'Maaf'

Dengan skala proyek yang sangat besar, kehadiran mitra internasional dinilai penting untuk mempercepat realisasi dan pembangunan yang lebih terstruktur.

Sebelum pertemuan dengan Xi Jinping, Menteri Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih dulu bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China, Ding Xuexiang.

Dalam pertemuan itu, AHY menawarkan skema pendanaan publik-swasta (public-private partnership/PPP) sebagai opsi yang memungkinkan.

Skema ini dianggap paling realistis karena tidak sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus membuka peluang partisipasi dari investor dalam dan luar negeri.

Sumber: