Bermasalah, Komisi III Tinjau Tamkot

KUNINGAN – Proyek revitalisasi Taman Kota (Tamkot) Kuningan dengan menghabiskan anggaran dari Provinsi Jabar sebesar Rp14 miliar, disinyalir bermasalah. Terhadap hal tersebut, jajaran Komisi III DPRD Kuningan langsung turun tangan guna meninjau kondisi wajah baru Tamkot ini, Selasa (26/1).

Ketua Komisi III DPRD Kuningan Dede Sudrajat meninjau langsung ke Tamkot, didampingi sejumlah anggotanya, yakni H Purnama, Drs H Momon Suherman, Saldiman Kadir, dan Sri Laelasari. Para wakil rakyat yang datang untuk menjalankan fungsi pengawasan ini, didampingi juga pihak pengembang, serta Dinas PUTR Kuningan. Mereka langsung mengecek sejumlah fasilitas baru Tamkot yang dikabarkan mengalami kerusakan, dan belakangan viral di masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Dede Sudrajat menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan salah satu fungsi dan tugas dewan untuk melakukan monitoring. Sebab, ada anggaran Rp14 miliar untuk revitalisasi Tamkot Kuningan, dan ternyata belum juga diresmikan sudah ada permasalahan dan aduan-aduan dari masyarakat.

“Maka kami turun ke sini langsung, dan betul ada (masalah). Kita lihat di lapangan, ada aspal atau jalan yang ngelob (ambles, red), padahal belum diresmikan. Dan ada beberapa yang strum bocor,” kata Dede kepada Radar Kuningan di lokasi peninjauan.

Monitoring ke Tamkot tersebut, kata Dede, dalam rangka untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Mengingat Tamkot nantinya akan digunakan oleh masyarakat Kuningan.

“Apalah artinya Tamkot ini bagus, tapi keselamatan masyarakat tidak diutamakan. Maka kami prioritaskan untuk keselamatan masyarakat, kenyamanan masyarakat untuk nanti ketika menggunakan Tamkot ini,” ujarnya.

Dede kembali menyebut hasil revitalisasi Tamkot Kuningan tersebut belum diresmikan, karena ada masa pemeliharaan oleh pengembang selama 6 bulan ke depan.

“Tetapi kelihatan sudah ada yang ambles-ambles dan patah-patah seperti itu. Ini dalam rangka untuk kebaikan semua, kita monitoring pada hari ini (kemarin, red),” sebut Dede.

“Kualitas harus diutamakan. Tadi dengan pengembangnya kami sudah berbicara banyak, untuk keamanan dan kenyamanan itu harus diprioritaskan,” imbuhnya.

Ia menyebut, dalam anggaran revitalisasi Tamkot ini masih ada sebesar Rp9 miliar lagi untuk gedung KNPI. Pihaknya pun akan melihat kelanjutannya seperti apa, karena revitalisasi Tamkot ini belum selesai.

“Ini tahap pertama, nantinya masih ada tahap kedua atau ketiga. Ini kan masih kelihatan seperti begini, belum bisa untuk digunakan utuh oleh masyarakat,” tuturnya.

Bagaimana dengan kunjungan masyarakat yang sudah banyak ke Tamkot? Hal itulah menurut Dede yang sangat disayangkan. Padahal masyarakat pun tahu saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Ia bahkan menyebut dari penjagaan aparat di Tamkot kurang memadai.

“Kami berharap (diperketat) untuk penjagaan Tamkot, terutama saat pandemi ini. Jangan sampai mengganggu apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah (penanganan Covid-19), dan juga jangan sampai terganggu pembangunan di taman kota yang belum terselesaikan. Mohon kepada masyarakat untuk saling memaklumi,” imbaunya.

Guna menindaklanjuti temuan tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan segera mengundang pihak terkait ke DPRD, baik dari Dinas PUTR maupun pihak pengembang. Karena nantinya ada sejumlah hal yang akan dibahas lebih detil di DPRD.

Sumber: