Bantu Pemulihan Ekonomi 4.300 Warga Miskin

KUNINGAN – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melaporkan peningkatan angka orang miskin di Jabar akibat pandemi Covid-19, dan salah satu peningkatan tertinggi terjadi di Kuningan, mendapat respons dari Bupati H Acep Purnama SH MH. Ia menganggap pernyataan itu sebagai motivasi.

“Ini (pernyataan Gubernur Jabar, red) mungkin sebagai penjelasan situasi kondisi antar provinsi, sah-sah saja. Bahwa Kuningan adalah pertama masuk dalam 19 kabupaten/Kota yang terindikasi peningkatan kemiskinannya meningkat, dari 19 itu ada 5 kabupaten/kota termasuk Kuningan ada di dalamnya,” kata Bupati saat diwawancarai Radar Kuningan di Pendopo, Rabu (27/1).

Hanya saja, kata Bupati Acep, pernyataan gubernur tersebut jangan diartikan yang salah, karena Kuningan diucapkan yang pertama itu bukan yang terbesar. Berdasarkan pengertian yang ditangkap bupati, angka tertinggi itu merupakan klasifikasi se-Jawa Barat, yakni dari 27 kabupaten/kota di Jabar, ada 19 yang orang miskinnya meningkat akibat pandemi, dan dari 19 itu ada 5 daerah yang tertinggi, salah satunya Kuningan.

“Tertinggi itu kan ada batas, batasnya itu termasuk Kuningan, Kabupaten Sumedang, Cianjur, Indramayu dan Kota Cirebon. Pak Gubernur mengatakan demikian itu berdasarkan data yang diperoleh. Kita tidak usah membantah, tapi jadikanlah itu sesuatu hal untuk memotivasi kita, dan sedang kita lakukan upaya-upaya kaitannya dengan pandemi Covid-19,” ucapnya.

Bupati menjelaskan, tahun kemarin, Pemkab Kuningan telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19. Di samping juga mengalokasikan untuk bantuan sosial dan juga untuk recovery atau pemulihan ekonomi.

Ia menyebut, ada sebanyak 4.300 penerima manfaat dari bantuan tersebut, terdiri dari sektor UKM, sektor pariwisata, sektor pedagang kecil, dan lainnya sesuai klasifikasi. Ia mencontohkan hasil tracking, seperti pedagang di pasar, pedagang asongan, pedagang bakso, penjual serabi, dan sebagainya.

“Itu semuanya setelah kita jumlah ada 4.300 penerima manfaat. Termasuk bantuan perorangan warga yang memang wajib kita bantu berupa bibit ternak. Kita berikan juga ayam kampung. Kalau tidak salah satu keluarga penerima berupa 15 ekor. Harapan saya, ayam itu kan bisa bertelur, bisa dibesarkan, itu semua semangatnya untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19,” sebut Acep.

“Bahkan, mohon maaf, penyerahannya pun sekarang masih ada yang sedang berlangsung, karena kami tidak ingin sasaran-sasaran atau CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) itu tidak tepat, dan itu dilalui dengan sebuah proses verifikasi. Kita sudah alokasikan anggaran di tak terduga, tapi belum saya hitung secara cermat. Yang penting apapun yang akan kami lakukan, anggarannya ada,” imbuhnya.

Anggaran tersebut, lanjut bupati, dialokasikan dari anggaran penanganan keseluruhan untuk Covid-19 sebesar Rp77 miliar. Itu artinya, kata Acep, penanganan Covid-19 dilakukan dalam segala hal, mulai dari penanganan sektor kesehatan, pengobatan, termasuk ekonomi.

“Semuanya sudah kita lakukan untuk recovery ekonomi. Walaupun nilainya kecil, mungkin itu relatif, tapi kan bagi saya ini sudah dilaksanakan. Ada yang sedang dilaksanakan dan akan ada yang akan dilaksanakan, nanti,” tuturnya.

Jika memang saat ini terjadi sebagaimana yang disampaikan gubernur, menurutnya ia tidak akan membangun sebuah alasan terkait persoalan tersebut. Meski demikian, menyampaikan bahwa masyarakat Kuningan ini banyak yang urban, dalam hal ini banyak yang bekerja di sektor-sektor riil, ada juga sebagian yang bekerja di sektor-sektor formal, pabrik dan lain sebagainya.

“Dengan terjadinya PHK, pengurangan jam kerja, otomatis akan mengurangi pendapatan. Pada saat itu terjadi, nah itulah dampak terkait dengan peningkatan angka kemiskinan. Ini semuanya dilakukan berdasarkan data, oke selesai. Tapi akan saya jadikan untuk motivasi, orientasi dalam melakukan langkah-langkah. Kita lanjutkan langkah yang sudah bagus, kita munculkan program yang sedang saya analisa. Program apalagi yang harus saya lakukan untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan?,” ucap Acep.

“Kalau seperti itu (pernyataan gubernur, red), saya lihat itu datanya seperti yang dilakukan oleh BPS. Hanya saja kemarin mungkin kita BPS-nya untuk Kuningan, nah yang sekarang itu berbicara BPS untuk Jawa Barat,” pungkasnya. (muh)

Sumber: