Nuzul: Jangan Menggeneralisir Lembaga
![Nuzul: Jangan Menggeneralisir Lembaga](https://radarkuningan.disway.id/uploads/sites/57/2021/09/d1d1ca63-5dab-48bb-87da-4805853cf2ab.jpg)
“Cuma, kalau misalkan ada dugaan, ya sebaiknya tidak membawa-bawa, jangan mengkambinghitamkan pokir, karena sudah diatur oleh Undang-Undang. Pengalokasian sapi ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” harapnya.
Lalu bagaimana dengan informasi sudah adanya anggota dewan yang diperiksa Polisi? Menurutnya, sejauh ini Ia belum pernah menerima tembusan ataupun pemberitahuan apa pun tentang pemeriksaan tersebut. Apakah betul sudah ada pemeriksaan atau tidak, Zul menegaskan sama sekali dirinya tidak tahu.
“Jadi, itu kewenangan penegak hukum. Sebagai negara hukum, ya kami persilakan (pemeriksaan). Tapi sejauh ini saya belum pernah menerima laporan apakah ada yang diperiksa atau tidak,” ucapnya.
Zul juga menjelaskan mekanisme pemberian bantuan melalui pokir yang dihimpun dari kegiatan reses anggota DPRD di masing-masing dapil. Dalam reses, ada kelompok masyarakat menyampaikan untuk pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Mereka ingin mendapatkan bantuan.
“Dewan hanya sebatas itu, lengkapi persyaratan, baru kita memasukkan dalam RKPD online. Aspirasi ini setiap tahun anggaran, itu kan di RKPD masuknya. Tidak semua berbentuk sapi, tergantung aspirasi yang disampaikan kepada anggota dewan,” jelasnya.
Setelah masuk RKPD, lanjut Zul, kemudian masuk KUA PPAS sebagai sistem anggaran yang dilakukan secara bertahap. RKPD merupakan satu kotak besar yang masuk dari beberapa pintu, ada dari pintu reses dan ada juga dari pintu musrenbang.
“Masuk di RKPD online, setelah itu masuk di KUA PPAS. Nah, KUA PPAS ini tergantung berapa kemampuan anggarannya, baru itu dibahas di RAPBD menjadi APBD,” terang Zul.
“Untuk masalah berapa kelompoknya yang tahun 2020, saya kira itu bisa ditanyakan ke Disnakan, karena ini kan sudah masuk di APBD. APBD ini ribuan, tidak mungkin saya telisik satu persatu. Untuk pengawasan juga ada di dinas. Dinas punya UPTD. Saya gak tahu sistem pengawasannya bagaimana. Tapi DPRD dalam salah satu fungsinya (pengawasan) ada di Komisi 2,” imbuhnya.
Kepada dinas terkait, Zul berharap agar terbuka kepada media, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ia juga meminta kepada media agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, tidak melakukan trial by press, kesewenang-wenangan.
“Kalau untuk investigasi, ya silakan saja. Itu kan memang sudah darah dagingnya pers,” harap Zul. (muh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: