Yamaha_detail

Puluhan Tenaga Honorer Pemkab Kuningan Datangi Gedung Dewan

Puluhan Tenaga Honorer Pemkab Kuningan Datangi Gedung Dewan

Puluhan tenaga honorer di Kabupaten Kuningan mendatangi gedung dewan.-Ist-

KUNINGAN, RADAR KUNINGAN - Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer K2 mengadu ke anggota DPRD Kuningan, Senin 1 Agustus 2022.

Para honorer datang untuk mengadukan nasib mereka sehubungan dengan Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) atas penghapusan tenaga honorer, yang berlaku pada 28 November 2023 mendatang.

Kedatangan puluhan tenaga honorer ke gedung dewan, diterima langsung oleh Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy yang didampingi Wakil Ketua DPRD H Ujang Kosasih, Wakil Ketua DPRD Hj Kokom Komariah beserta anggota dewan lainnya di ruang sidang paripurna.

Nuzul Rachdy mengatakan, pasca dikeluarkannya surat edaran dari Menpan RB tersebut, dirinya mengakui bahwa ini menjadi satu keprihatinan bersama.

BACA JUGA:Bangkai Sapi Terkena PMK di Lengkong Dibuang ke Sungai, Polisi Buru Pelaku

Menurut Nuzul Rachdy, keresahan yang dirasakan para tenaga honorer di Kabupaten Kuningan, juga dirasakan di kabupaten lain.

"Tenaga honorer ini juga cukup signifikan baik dalam segi jumlah maupun loyalitas mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Surat Menpan RB ini, kata Nuzul, akhirnya nanti memerintahkan kepada seluruh kepala daerah dan SKPD untuk melakukan pendataan tanggal 28 November 2022 yang jadi masalah bagi para honorer.

"Ini solusinya kan belum selesai dari sekian banyak honorer yang ada di Kabupaten Kuningan ini nasibnya akan seperti apa," tanyanya.

BACA JUGA:Tekan Jerat 'Bank Keliling', Kantor Kas Kutawaringin Dibuka

Para honorer di Kabupaten Kuningan tersebut, mengajukan 3 tuntutan yang ditujukan kepada anggota dewan untuk ditindak lanjuti, salah satunya menolak penghapusan tenaga honorer.

Namun, Nuzul berharap, usulan penolakan tersebut, juga diikuti oleh teman-teman dewan di seluruh Indonesia. 

"Prinsipnya sebagaimana yang disampaikan dari perwakilan BKPSDM bahwa beliau sudah ada pertemuan dan sikap Pak Bupati sendiri untuk tidak menghapus honorer dan saya setuju itu," ucapnya.

Namun sikap Pemkab Kuningan ini nanti harus dikaji juga, jangan sampai malah ada teguran dari pemerintah pusat karena bertentangan kebijakannya.

Sumber: