Ketua Fraksi PKS Kuningan: Kenaikan Harga BBM Tidak Sesuai Tagline Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat

Ketua Fraksi PKS Kuningan: Kenaikan Harga BBM Tidak Sesuai Tagline Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat

BBM jenis Pertalite dan Pertamax bakal dihapus karena tidak sesuai dengan kebijakan standar Euro 4.-Alehandro Malik/Radar Kuningan-

KUNINGAN, RADAR KUNINGAN.COM - Ketua Fraksi PKS DPRD KUNINGAN Etik Widiati merasa prihatin dengan kenaikan harga BBM yang tiba-tiba diumumkan, Sabtu 3 September 2022.

Menurut Etik Widiati, dirinya merasa kecewa dengan keputusan kenaikan harga BBM tetap dilakukan.

"Kami kecewa dan prihatin atas keputusan pemerintah! Sepertinya pemerintah tutup mata tutup telinga meskipun gelombang penolakan rencana naiknya harga BBM muncul di mana-mana," ujarnya.

Etik menambahkan, kenaikan harga BBM bertolak belakang dengan tagline HUT ke 77 RI 'Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat'. 

BACA JUGA:Harga BBM Resmi Naik, 3 Jenis Bantuan Pemerintah Digulirkan

Menurutnya Etik, dengan kenaikan harga BBM ini justru akan menambah beban masyarakat. 

“Mana bukti dari tagline Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, tetapi tiba-tiba masyarakat yang bersemangat mau bangkit, malahan diberikan informasi yang membuat lesu semangat," ucap politisi PKS asal Desa Ciwaru.

Senada dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Kuningan H Dwi Basuni Natsir Lc, dirinya menegaskan PKS sangat menyayangkan terhadap kebijakan pemerintah, yang tega menaikkan harga BBM.

Menurut H Dwi Basuni, kenaikan harga BBM tidak tepat di saat ekonomi masyarakat belum pulih pasca pandemi Covid-19. 

BACA JUGA:Sekretariat Bakal Dijual, Ketua DPD PAN Kuningan Berang

Ditambahkan H Dwi Basuni, sikap PKS di daerah sesuai dengan arahan pimpinan pusat, karena kebijakan ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan saja. 

Namun kenaikan harga BBM pasti dampaknya dirasakan oleh masyarakat di daerah, termasuk masyarakat Kabupaten Kuningan. 

"Terlebih Kabupaten Kuningan sendiri belum lama ini dikatagorikan sebagai kabupaten miskin ekstrem untuk wilayah Jawa Barat," kata H Dwi Basuni.

Menurutnya, kebijakan yang tidak prorakyat ini dirasa aneh jika menilik dari info tentang harga minyak dunia saat ini yang sedang turun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: