LSM Frontal Kritisi Pj Bupati Kuningan, Terkait Defisit Anggaran dan Kebijakan yang Dianggap Tidak Pro Rakyat

BACA JUGA:Rekomendasi Tanaman Hias dengan Campuran Warna Menarik, Cerahkan Rumah Buat Suasana Menyenangkan

Meski bukan lembaga wakil rakyat, LSM Frontal juga memberikan sejumlah catatan tentang kinerja Pj Bupati.

Antara lain APBD Kuningan tahun 2024 defisit dan mempunyai utang sebesar Rp271 miliar.

Hal ini sesuai dengan hasil laporan dari pemeriksaan BPK. Di tahun 2023 lalu, terjadi skandal gagal bayar APBD Kuningan dengan nilai fantastis mencapai Rp 245 miliar rupiah. 

"Ini jelas memperlihatkan ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah yang berakibat fatal pada stagnannya pembangunan di Kuningan. Mestinya mereka belajar terhadap kebijakan salah kaprah yang pernah diambil oleh pemerintahan sebelumnya. Dimana para pejabat pemilik kewenangan anggaran dari pihak eksekutif terlalu ceroboh dalam mengambil kebijakan ditambah lagi fungsi pengawasan DPRD nya mandul," sebut Uha 

BACA JUGA:Tekan Pelanggaran Pemilu di Kuningan, Yanuar Prihatin Ajak Masyarakat Mengawasi Bersama

Kemudian Kabupaten Kuningan termasuk daerah di Jawa Barat yang penduduknya masuk kedalam kategori Miskin Ekstrem.

"Ini bisa dipahami karena tidak adanya program dan kegiatan dalam APBD Kuningan selama Pj Bupati Kuningan Iip Hidajat menjabat yang benar-benar menyentuh urusan wajib rakyatnya," pungkas Uha.  (*)

Sumber: