Dishub - Bappenda Kuningan Genjot PAD, Bidik Lahan Parkir yang Belum Terorganisir
Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Beppenda) Kabupaten Kuningan berupaya meningkatan PAD dari sektor parkir.-Andre Mahardika-radarkuningan.com
RADARKUNINGAN.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Beppenda) Kabupaten Kuningan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir.
Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan dan pemeriksaan berkas kelengkapan lahan parkir.
Beberapa lahan parkir yang semula belum terorganisir, perlahan mulai melengkapi administrasi. Sehingga, upaya tersebut mampu mendongkrak nilai PAD Kabupaten Kuningan.
Kepala Dishub Kuningan, Beny Prihayatno melalui Kabid Prasarana dan Perparkiran, M Khadafi Mufti menyebutkan, dari 206 data lahan parkir tercatat, baru 20 persen yang melengkapi berkas administrasi.
BACA JUGA:Ini Dia 5 Glamping di Palutungan Kuningan Jawa Barat! Populer di 2024, Sudah Kesini?
Salah satu yang patut diapresiasi dan kemudian dijadikan pilot project ialah, SMPN 1 Maleber dan sejumlah retail modern yang mendukung pemerintah dalam upaya mendongkrak PAD.
Namun demikian, Khadafi menggaris bawahi isu beredar terkait pelajar yang harus bayar parkir di sekolahnya.
"Bisa digaris bawahi ya, bukan kita mewajibkan parkir kepada siswa, tapi pihak sekolah mendaftarkan secara resmi, terkait pengelolaan lahan parkir. Kebetulan tempatnya di lingkungan sekolah," paparnya kepada radarkuningan.com, Senin, 8, Juli 2024.
Khadafi menuturkan, untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan parkir, siapapun diperbolehkan dan dipersilahkan.
Sebab, segala sesuatu yang berhubungan dengan perparkiran, sudah ada undang undang yang mengatur.
Terlebih, Khadafi menyebut bahwa berkas atau formulir yang harus dilengkapi calon pengelola, dipastikan melalui survei berdasarkan kriteria dan beberapa syarat yang harus tersedia.
"Tidak asal, intinya, terkait nantinya ada pajak parkir atau retribusi parkir, yang paling penting daftarkan terlebih dahulu," tuturnya.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan, Guruh Irawan Zulkarnaen mengungkapkan, masing-masing OPD memiliki otoritas sendiri dalam menggali potensi PAD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: