Diduga Perizinan Belum Ditempuh, Komisi I DPRD Soroti 3 Tempat Usaha di Kuningan

Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan telah melakukan kunjungan lapangan ke tiga titik kaitan monitoring perizinan.-Agus Sugiarto-Radar Kuningan
KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Beberapa lokasi tempat usaha di Kabupaten KUNINGAN, mendapat sorotan dari Komisi I DPRD.
Adapun yang menjadi sorotan, diduga perihal perizinan yang belum ditempuh sementara tempat usaha sudah berjalan.
Untuk memastikan permasalahan tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan telah melakukan kunjungan lapangan ke tiga titik kaitan monitoring perizinan.
Hal tersebut dilakukan, sebagai wujud pengawasan untuk memastikan prosedur perizinan telah ditempuh dalam kegiatan usahanya.
BACA JUGA:Pulang Retret, Bupati Kuningan Langsung Ngegas Turun Lapangan
BACA JUGA:Disdikbud Kuningan Luncurkan Buku Term of Reference, Isinya Tentang Ini
Adapun yang dikunjungi yakni lokasi perumahan di Cilaja hingga toko material di Cirendang dan pembangunan tempat kuliner di Jalan Aruji.
Dalam kesempatan itu, para anggota dewan juga didampingi langsung pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kuningan.
"Kebetulan kami melakukan kunjungan ke tiga titik. Yakni ke Perumahan di Cilaja, tempat material di Cirendang, dan tempat usaha kuliner di Jalan Aruji," kata Ketua Komisi I DPRD Kuningan, Rohaman dalam keterangan persnya, Jumat 28 Februari 2025
Pihaknya menyoroti soal izin yang diduga belum ditempuh keseluruhan, khususnya untuk tempat usaha material dan usaha kuliner tersebut.
BACA JUGA:Daftar Harga Sembako di Pasar Kepuh Kuningan: Telur, Daging, Cabai Rawit, Naik
BACA JUGA:Bupati Kuningan Tinjau Pasar dan Toserba, Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi
Pada prinsipnya, Komisi I DPRD Kuningan tidak ada niatan sama sekali untuk mempersulit investor dalam berinvestasi di Kuningan.
"Tapi dalam KDD tersebut kami menegaskan agar para pemiliknya atau owner karena semuanya tidak ada, tolong prosedurnya ditempuh. Terutama soal PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) ataupun perizinan lainnya," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: