Damkar Kuningan Layani Aduan di Tengah Keterbatasan Anggaran

Sebelumnya, Pemangkasan anggaran untuk Damkar Kuningan, dialami dua kali di tahun 2025. Yakni di bulan Januari dan Februari 2025.

Kondisi tersebut membuat pelayanan Damkar kepada masyarakat terdampak. Dipastikan menjadi terbatas, tidak 'gercep' seperti sebelumnya. 

Akibat adanya pemangkasan anggaran, berbagai laporan darurat dari warga yang selama ini cepat ditangani, kini harus direkap dan diseleksi pihak Damkar.

Andri Arga Kusumah, mengungkapkan rasa keprihatinan yang tengah dialami pasukan biru-biru ini.

Ia menegaskan, bahwa Damkar telah berupaya tetap memberikan pelayanan terbaik meskipun anggaran sangat terbatas, bahkan saat ini sudah habis.

"Kami sempat mencoba sehari kemarin, membatasi pelayanan hanya untuk kebakaran dan rescue yang benar-benar darurat. Bayangkan hanya sehari saja, tapi kami tak bisa. Kami berhadapan dengan masyarakat yang selama ini mengandalkan respons cepat Damkar," ujar Andri saat briefing internal bersama seluruh personel, Jumat pagi 21 Maret 2025.

Kondisi ini memaksa Damkar membuat sistem baru. Layanan non-darurat seperti Operasi Tangkap Tawon (OTT), Operasi Tangkap Ular (OTU), dan evakuasi satwa harus direkap lebih dulu dan dikerjakan berdasarkan rute yang searah. 

Hal ini dilakukan agar satu kali keberangkatan bisa menangani beberapa titik sekaligus.

Andri mengakui, dirinya tidak bisa menolak permintaan warga, meski anggaran semakin menipis.

Masyarakat tetap berharap, Damkar hadir untuk mereka meskipun anggaran operasional yang tersedia semakin menipis.

"Kemarin pagi ada laporan OTU, lalu ada warga yang meminta bantuan mengevakuasi kucing jatuh ke sumur. Untungnya, kucing bisa diangkat oleh warga. Tapi bagaimana jika nanti ada kejadian yang lebih serius? Kami harus turun tangan, meskipun anggaran sudah tidak ada," tuturnya dengan nada prihatin.

Pemangkasan anggaran terjadi dua kali, menyebabkan Damkar harus bertahan dengan sumber daya yang semakin minim.

"Saat penyusunan anggaran murni 2025, nominalnya sudah dipangkas hingga 60 persen dari tahun sebelumnya. Belum selesai di situ, setelah Januari–Februari, ada lagi pemangkasan 50 persen dari APBD perubahan," jelas Andri.

Dampaknya, kesejahteraan anggota ikut tergerus. Tidak ada tambahan penghasilan atau THR menjelang Lebaran, sementara beban kerja justru semakin berat.

"Kami ingin tetap melayani, tapi bagaimana? Jika tidak ada anggaran, bagaimana operasional kami? Tidak ada bahan bakar, tidak ada peralatan yang memadai. Kami bukan tidak berupaya, tapi kenyataan ini sangat berat," tambahnya.

Sumber: