SILUMAN Tuntut Keadilan, Minta Anggaran Pokir Dewan Ikut Dirasionalisasi

Jumat 17-02-2023,09:14 WIB

Reporter : Agus Sugiarto

Editor : Agus Sugiarto

KUNINGAN, RADARKUNINGAN COM- Pansus Gagal Bayar sudah resmi terbentuk, Rabu malam 15 Februari 2023. Pansus ini diketuai Yudi Budiana, politisi senior dari Partai Golkar. Tugas pansus ini adalah menyelesaikan permasalahan gagal bayar oleh Pemkab Kuningan kepara pihak ketiga. Waktu kerja pansus tidak ditarget hingga bulan berapa.

Namun tidak semua komponen masyarakat setuju dengan pembentukan Pansus Gagal Bayar oleh DPRD Kuningan. Misalnya Ormas Siluman. Ketuanya, Muhamad Nur terang terangan tak sepakat dengan pembentukan pansus.

Alasannya, pemkab sendiri sudah berjanji menyelesaikan tunggakan pembayaran ke pihak ketiga di bulan April mendatang . BACA JUGA:Terperosok ke Dalam Sumur, Warga Dukuhdalem Kuningan Meninggal Menurutnya, jika pemerintah sudah menyatakab kesiapannya untuk membayar, apalagi hitam dibatas putih, maka tinggal menunggu sampai batas waktu yang dijanjikan. Selain pansus, dewan juga memiliki hak lainnya yang bisa digunakan untuk mengingatkan pemerintah daerah. "Jika kemudian janji pemerintah tidak ditepati, barulah dibentuk pansus. Ya sebaiknya menunggu sampai April nanti. Jangan grasa grusu," tegas Muhamad Nur kepada radarkuningan.com. BACA JUGA:Gunung Tilu, Menyimpan Banyak Misteri dan Larangan Bagi Pendaki Nur, panggilan akrabnya, melihat bahwa pembentukan pansus cenderung menghamburkan biaya. Sementara anggaran APBD Kuningan sedang defisit. "Kan semua tahu, membentuk pansus butuh biaya yang lumayan besar. Saya kira tidak tepat saja momen pembentukannya," ujar Nur, Jumat 17 Februari 2023. Dia juga tidak setuju dengan istilah gagal bayar. Sebab yang ada, semua pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga tertunda pembayarannya. Termasuk juga pekerjaan fisik yang dialokasikan dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kuningan yang belum terbayar. BACA JUGA:BEJAT. Bukannya Mengajar, Oknum Guru SD Ini Malah Gerayangi 5 Siswa "Pekerjaan di tahun 2022 itu belum dibayar, dan akan dibayar tahun ini. Dan pemerintah sudah berjanji akan membayarnya. Jadi, saya pikir ini bukan gagal bayar tapi tunda bayar. Saya sendiri punya pekerjaan dari pemerintah yang sampai saat ini juga belum dibayar," tutur Nur. Menyangkut rasionalisasi anggaran APBD Kuningan tahun 2023, Nur melihatnya sebagai sebuah langkah efesiensi atau penghematan. Karena seluruh anggaran SKPD terkena pemangkasan, maka anggaran pokir DPRD Kuningan juga sebaiknya dirasionalisasi. BACA JUGA:Lagi! Livin’ by Mandiri Hadirkan Inovasi Transfer Ke Luar Negeri Yang Cepat, Murah, Utuh dan Mudah! Nur mengatakan, langkah ipemangkasan anggaran pokir ni perlu diambil untuk menjaga rasa keadilan. "Jika anggaran SKPD dipangkas, ya anggaran pokir juga harus ditinjau ulang. Biar sama sama adil. Jangan sampai hanya SKPD saja yang anggarannya dipotong," sebut Nur. Seperi diketahui, Rapat Paripurna DPRD Kuningan dengan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Gagal Bayar akhirnya disahkan, Rabu 15 Februari 2023. Rapat Paripurna yang sempat molor dari jadwal tersebut, akhirnya menyetujui Pansus Gagal Bayar dibentuk. Pansus Gagal Bayar diketok palu oleh Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE, sekitar pukul 19.30 WIB. (*)

Tags : #tunda bayar #siluman #pansus #gagal bayar #apbd 2022 #anggaran pokir

Kategori :

SILUMAN Tuntut Keadilan, Minta Anggaran Pokir Dewan Ikut Dirasionalisasi

Terkait

Ini Jawaban Mantan Pj Bupati Kuningan, dari Tunda Bayar, Festival Durian sampai Open Bidding Sekda

Dari Event Hingga Gempa, Kritik Terhadap Pemda Kuningan Terus Bermunculan

Rumah Sering Dimasuki Ular? Benarkah Itu Adalah Jelmaan Jin? Yuk Simak 5 Tandanya

APBD Kuningan 2024, Pengamat: Kegiatan di SKPD dan Pokir Wajib Dipangkas untuk Cegah Terulangnya Tunda Bayar

Ketua Pansus Tunda Bayar Angkat Bicara, Sebut Penetapan Target Pendapatan Tidak Terukur

Terpopuler

Agus Joko Pramono, Putera Daerah dari Kuningan yang Menjadi Wakil Ketua KPK

Ular Masuk Mesin Cuci, Evakuasi Jadi Tontonan Warga

Keunggulan Pada NMAX NEO Ini Bantu Optimalkan Berkendara di Musim Hujan

Terkesima Damkar Kuningan, Rokhmat Ardiyan Upayakan Peningkatan Sarana dan Kesejahteraan Personel

Pasca Pemulihan Ekosistem, Pendakian Gunung Ciremai Kembali Dibuka, Catat Aturan Berikut

Terkini

Keunggulan Pada NMAX NEO Ini Bantu Optimalkan Berkendara di Musim Hujan

Agus Joko Pramono, Putera Daerah dari Kuningan yang Menjadi Wakil Ketua KPK

Pasca Pemulihan Ekosistem, Pendakian Gunung Ciremai Kembali Dibuka, Catat Aturan Berikut

Ular Masuk Mesin Cuci, Evakuasi Jadi Tontonan Warga

Terkesima Damkar Kuningan, Rokhmat Ardiyan Upayakan Peningkatan Sarana dan Kesejahteraan Personel