Biar Klir Gagal Bayar, Haris Minta BPK Periksa Pemkab dan Dewan

Sabtu 25-02-2023,17:56 WIB

Reporter : Agus Sugiarto

Editor : Agus Sugiarto

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Pemerhati politik dan hukum, Abdul Haris rupanya tak sependapat dibentuknya panitia khusus (pansus) gagal bayar oleh DPRD Kuningan.

Sebab, pemerintah daerah sendiri sudah mulai melakukan pembayaran yang tertunggak. Dan janji tersebut mulai dilaksanakan pemerintah daerah. Menurut Haris, tujuan dibentuknya pansus adalah untuk menelisik faktor gagal bayar atau tunda bayar oleh pemerintah. Padahal sebelum wakil rakyat membentuk pansus, pemerintah dalam hal ini bupati, wakil bupati dan sekda sudah berjanji untuk melunasi semua tunggakan. Baik TPP ASN, Sertifikasi Guru maupun ke rekanan selesai di bulan April 2023. BACA JUGA:Tikungan Cilaja Jalintim Rawan Laka, Begini Jawaban Dinas PUTR Kuningan Objek yang diperiksa oleh pansus tersebut yakni eksekutif. Pemerintah juga berjanji menyelesaikannya di bulan April. Dan pemerintah sudah mulai melakukan pembayaran. Pekan kemarin, anggaran TPP ASN, Sertfikasi Guru dan piutang ke pihak ketiga sudah mulai dibayar. "Nah, jika yang dipersoalkan dan diteliti sudah mulai dibayarkan pemerintah, terus pansus mau meneliti apa? Beda kasusnya kalau sampai batas waktu yang dijanjikan, pemerintah tidak menepatinya. Barulah pansus dibentuk," tegas Haris, Sabtu 25 Februari 2023. BACA JUGA:Kuota Caleg Terpenuhi, PAN Patok Target 9 Kursi di DPRD Kuningan Karena itu, Haris berpendapat, pansus jangan terlalu menyalahkan pemerintah untuk permasalahan gagal bayar atau tunda bayar. Dia menilai, gagal bayar atau tunda bayar bukan mutlak kesalahan pemerintah daerah, namun juga fungsi pengawasan dewan yang juga lemah. "Kalau fungsi pengawasan dewan berjalan dengan baik, saya kira tidak akan ada kasus tunda bayar. Toh saat pembahasan dan pengesahan APBD Kuningan, dewan juga terlibat. Kecuali kalau dewan tak dilibatkan, baru mutlak kesalahan ada di pemerintah," tegas Haris. BACA JUGA:3 Sungai di Kuningan yang Menyimpan Misteri dan Tragedi Agar persoalan ini klir, Haris meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kepada kedua belah pihak. Yakni pemerintah daerah dan dewan. "BPK wajib turun dan melakukan pemeriksaan. Agar adil, anggaran pemerintah dan dewan, sama sama diperiksa BPK," saran Haris. (Agus)

Tags : #tunda bayar #rekanan #pansus #gagal bayar #apbd kuningan

Kategori :

Biar Klir Gagal Bayar, Haris Minta BPK Periksa Pemkab dan Dewan

Terkait

Hindari Kecelakaan, Jalintim Bukit Kembar Garatengah Ditutup Total 24 Jam, Begini Penjelasan Rekanan

Jalan Pramuka Ditutup Dua Malam, Kabid Bina Marga DPUTR Kuningan: Pengerjaan Hotmik oleh Pemborong

Bukit Kembar Jalan Lingkar Timur Kuningan Mulai Dikupas, Kontraktor Kerahkan Dua Alat Berat

APBD Kuningan 2024, Pengamat: Kegiatan di SKPD dan Pokir Wajib Dipangkas untuk Cegah Terulangnya Tunda Bayar

Ketua Pansus Tunda Bayar Angkat Bicara, Sebut Penetapan Target Pendapatan Tidak Terukur

Terpopuler

Bikin Terharu, Ternyata Ini 5 Alasan Kenapa Bangkai Kucing Jarang Ditemukan Kecuali Akibat Kecelakaan

Beredar Video Harimau Tertabrak Mobil di Tol Cisumdawu, Hasil Cek Fakta: Kejadian di Malaysia

Penting Untuk Diketahui! Berikut 6 Ciri-Ciri Kucing Yang Tidak Boleh Kita Pelihara

Hati-Hati Jika Kucing Peliharaan Melakukan Ini! Begini 3 Gejala Gagal Ginjal Pada Kucing, Simak Penjelasannya!

6 Cara Mengetahui Tingkat Kebahagiaan Kucing dari Posisi Tidurnya, Apa Anabul Sudah Bahagia?

Terkini

Menurut Peneliti: Kucing Memiliki Kecerdasan Sebanding Manusia Usia 2 Tahun dan 3 Tanda Kucing Cinta Kamu

6 Ras Kucing yang Berbahaya Untuk Dipelihara, No. 4 Sering Disepelekan!

Nasib Apes Borneo FC, Puncaki Klasemen Justru Tampil Melempem di Championship Series

Kucing Tergolong Hewan Cerdas, Inilah 3 Ungkapan Peneliti Kucing Sebanding Manusia Usia 2 Tahun Kecerdasanya!

Catat! Jadwal Final Championship Series Liga 1 Persib Bandung vs Madura United, Siapa Jadi Juara?