Tunda Bayar Pemkab Sudah Lunas, Sekban BPKAD Kuningan Ucapkan Syukur Alhamdulillah

Sabtu 27-05-2023,13:24 WIB

Reporter : Agus Sugiarto

Editor : Agus Sugiarto

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Kendati lewat bulan April, akhirnya Pemkab Kuningan berhasil melunasi semua piutang ke pihak ketiga yang tertunda pembayarannya di tahun anggaran 2022.

Lunasnya utang ke pihak ketiga tersebut diakui oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan, Otang Setiawan.

"Alhamdulillah semuanya sudah tuntas terbayarkan. Sejak awal kami berusaha untuk menyelesaikannya. Memang ada keterlambatan waktu, namun itu disebabkan oleh cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, bukan karena hal lain. Tapi yang terpenting sekarang semuanya sudah selesai," kata Otang.

Otang mengatakan, pelunasan pembayaran kepada pihak ketiga sudah selesai di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Otang meminta maaf jika pelunasan tidak sesuai waktu yang dijanjikan karena faktor non teknis. "Terakhir itu pelunasan yang 5 persen sisa pekerjaan pihak rekanan. Semua SKPD yang ada pekerjaannya sudah menuntaskannya. Pada intinya, tunda bayar sudah beres," ujar Otang. BACA JUGA:Didoakan Menjadi Haji Mabrur, Warga Windujanten Padati Rumah Mutofid, Kepala Dishub Kuningan BACA JUGA:220 Babinsa Kuningan dapat Motor Dinas Baru, Bantuan dari Kementrian Pertahanan Namun dampak dari lunasnya pembayaran ke pihak ketiga dirasakan oleh seluruh SKPD di lingkup Pemkab Kuningan. Sebab, anggaran seluruh dinas tahun 2023 mengalami refocusing yang cukup besar. Prosentase rasionalisasi anggaran di setiap SKPD lebih dari angka 60 persen. Rasionalisasi anggaran ini berlangsung dalam dua tahap. Sehingga menyebabkan berbagai kepala instansi pemerintahan daerah memangkas pengeluaran kegiatan. Kondisi ini dirasakan oleh semua SKPD. BACA JUGA:Ukas-Dede Sembada Kandidat Direktur PAM Tirta Kamuning? Ini Peluang Keduanya BACA JUGA:Jabatan Plt Direktur Perumda Air Minum Diperpanjang, Bupati Kuningan Belum Kirim Sinyal Pembentukan Tim Seleks Ini dibenarkan oleh I Putu Bagiasna, Kepala DPKPP Kuningan. Putu menyebutkan, rasionalisasi anggaran tahun 2023 menyebabkan ada beberapa program kerja yang sudah diagendakan terpaksa dibatalkan karena anggarannya dikurangi. Meski begitu, Putu memaklumi kondisi keuangan daerah yang sedang kurang baik. "Ada rasionalisasi anggaran di tahun 2023. Beberapa kegiatan kerja, terpaksa tidak bisa kami laksanakan meski sudah masuk dalam rencana kerja. Ini karena ada oengurangan anggaran. Semoga saja di tahun depan kondisi kembali seperti sedia kala," sebut Putu. . BACA JUGA:Persiapan Pemberangkatan Haji Sudah 90 Persen, Kabag Kesra Setda Kuningan: Pemkab Siapkan 10 Bus dan Satu Truk BACA JUGA:Ini Komposisi Usia Jamaah Haji Kuningan, Termuda 23 Tahun, Calon Haji Tertua Berumur 93 Tahun Meski termasuk sakah satu daerah atau kabupaten yang gagal bayar, namun tidak mengurangi penilaian dari pemerintah pusat. Di awal bulan tepatnya Selasa 9 Mei 2023, Bupati Kuningan H Acep Purnama bersama Ketua DPRD Nuzul Rachdy menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat di Kota Bandung. Pada kesempatan tersebut, Pemkab Kuningan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK perwakilan Jawa Barat.

Penyerahan LHP BPK ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang.

Waktunya bersamaan dengan Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Tasikmalaya.

BACA JUGA:Sabet Gelar Juara Pos Kamling Terbaik di Kabupaten Kuningan, Desa Cikupa Bersaing di Polda Jawa Barat

BACA JUGA:Rekonstruksi Kasus Cucu Bunuh Nenek di Perum Puri Asri Kuningan, Pelaku Peragakan 62 Adegan

Perlu diketahui bahwa WTP ini adalah predikat tertinggi yang diberikan auditor eksternal, dalam hal ini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Predikat ini diberikan atas penyajian laporan keuangan sudah dilakukan secara wajar dalam semua hal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Akan tetapi dari ke 9 Kabupaten dan Kota yang menerima opini WTP bukan berarti tanpa cacat, ada beberapa yang harus di benahi terutama masalah aset. Aset merupakan masalah umum di berbagai daerah. (Agus)

Tags : #tunda bayar #sudah lunas #refocusing #rasionalisasi anggaran #raih wtp #penghargaan #pemkab kuningan #gagal bayar #bpkad kuningan

Kategori :

Tunda Bayar Pemkab Sudah Lunas, Sekban BPKAD Kuningan Ucapkan Syukur Alhamdulillah

Terkait

Pelantikan Bupati Kuningan Siap Digelar, Tinggal Tunggu Dokumen Ini

Punya Peluang Besar, Mantan Kepala DPPKBP3A Ini Jadi Calon Kuat Penjabat Sekda Kuningan

PPPK di Kuningan yang Lolos Seleksi, Segera Terima SK

KABAR GEMBIRA, 3.589 Honorer dan THL Pemkab Kuningan Segera Diangkat Jadi ASN Paruh Waktu

Untuk Bisa Dilantik Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kuningan Wajib Serahkan Berkas Persyaratan

Terpopuler

Inilah 4 Wisata Kelenteng di Indonesia yang Bisa Kamu Kunjungi Saat Imlek

Diterpa Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa 2 Rumah di Cikijing

AWAS! Parkir Sembarangan di Jl Siliwangi, Didenda Rp50 Ribu

Antarkan Dian-Tuti Jadi Bupati dan Wakil Bupati, Kordapil Puji Kerja Cerdas Ketua Golkar Kuningan

Ketika Ojol Keberatan Bayar Denda Akibat Razia Parkir di Jl Siliwangi Kuningan, Terpaksa Dibayari Petugas

Terkini

Komitmen Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers, Universitas Kuningan Gelar Media Gathering

Pelatih Australia Kesulitan Membaca Taktik Timnas Indonesia, Kluivert dan Pastoor Punya Gaya Berbeda?

Inilah 4 Wisata Kelenteng di Indonesia yang Bisa Kamu Kunjungi Saat Imlek

Antarkan Dian-Tuti Jadi Bupati dan Wakil Bupati, Kordapil Puji Kerja Cerdas Ketua Golkar Kuningan

PPP Kuningan Bertekad Rangkul Basis Milenial