Fenomena Suami-Istri di Jabatan Bappeda Kuningan, Pemerhati Soroti Etika dan Potensi Konflik Kepentingan

“Ini bukan hanya untuk mencegah benturan kepentingan, tapi juga untuk menjaga reputasi mereka secara pribadi maupun profesional,” ujarnya.

Apabila mutasi belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, Haris menyarankan solusi sementara dengan membebastugaskan salah satu dari jabatan strukturalnya.

“Cukup dinonaktifkan dari jabatan struktural tanpa harus cuti. Ini langkah umum dalam manajemen ASN,” katanya.

BACA JUGA:Selain JP Morgan, BlackRock dan Vanguard Juga Tambah Kepemilikan Saham BBRI

BACA JUGA:Legislator DPRD Jabar, Toto Suharto Gencar Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga

Meskipun tetap aktif sebagai PNS dan berhak atas gaji pokok, pegawai tersebut tidak akan menerima tunjangan jabatan.

Langkah ini mengacu pada Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2019 serta PP Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 17 Tahun 2020, yang memberikan ruang bagi pengaturan ulang jabatan demi menghindari konflik kepentingan.

Haris menekankan, langkah nonaktif ini harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas agar tidak melanggar ketentuan etik maupun administratif.

Kondisi sejenis juga ditemui pada level eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

BACA JUGA:Tekan Pelanggaran Lalu Lintas, Polres Kuningan Luncurkan Operasi Patuh Lodaya 2025

BACA JUGA:Elon Carlan Ikhlas Jadi Staf Ahli, Bupati Kuningan: Soal Mutasi, Saya Tidak Bisa Ditekan

Di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), terdapat sejumlah pegawai negeri sipil yang memiliki hubungan keluarga dan bekerja dalam unit yang sama.

Misalnya, seorang Kepala Bidang Tata Ruang memiliki istri yang bertugas sebagai staf di Bidang Cipta Karya.

Selain itu, Kepala Seksi Air Bersih diketahui beristrikan staf bagian keuangan di dinas yang sama.

Di UPTD DPUTR Kadugede, kepala unit tersebut juga diketahui memiliki pasangan yang bertugas di bidang Bina Marga.

Sumber: